JAKARTA - Ketua MPR Hidayat Nurwahid dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution menolak usulan pemberian gelar kepada mantan Presiden RI Soeharto, karena status hukum Soeharto belum tuntas.

''Aneh, bila gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, padahal status hukumnya tidak selesai dan tidak tuntas. Selesaikan dulu status hukumnya,'' kata Hidayat saat menemui Komite Pemurnian Reformasi dan para ''presiden'' dari Republik Mimpi di Gedung MPR RI Senayan Jakarta, Senin (4/2).

Ketua MPR justru mendesak pemerintah memberikan gelar pahlawan kepada tokoh bangsa yang tidak pernah memiliki kontroversi apapun. ''Saya sangat setuju bila tokoh seperti Sjafruddin Prawiranegara, Moh Natsir dan Bung Tomo diberi gelar pahlawan,'' ujarnya.

Di tempat yang sama, Adnan Buyung Nasution menyatakan, pemerintah jangan membiarkan pemberitaan media yang justru memperbodoh rakyat sehubungan dengan meninggalnya Soeharto.

''Pemberitaan mengenai Soeharto sudah tidak proporsional. Rakyat dicekoki dengan berita tentang kebesaran dan kejayaan Soeharto. Ini upaya yang sistematik untuk menutupi segala kebobrokan, pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi pada masa Soeharto,'' kritiknya.

Adapun Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Patra M Zen mendesak MPR mendorong penuntasan dosa sejarah rezim orba, seperti penghilangan nyawa dan mematikan hak perdata.

''Kami menolak usulan Partai Golkar untuk menyematkan gelar pahlawan kepada Soeharto. Usulan tersebut adalah upaya para kroni penyokong orba untuk membebaskan dari segara hutang perkara hukum Soeharto dan kroni-kroninya,'' tandas dia.

Menurutnya, pemberian gelar itu sangat mengkhianati amanat reformasi. Padahal, reformasi muncul karena adanya kemuakan publik terhadap manipulasi pemerintahan model orba yang zalim, koruptif dan represif terhadap rakyat. ''Kami meminta gelar tersebut diberikan kepada yang lebih berhak,'' tegasnya.

Kepribadian Terbelah

Sedangkan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menjelaskan, banyak tokoh politik yang mengalami kepribadian terbelah. ''Banyak tokoh yang dulu setuju dengan jatuhnya Soeharto, tiba-tiba menjadi orang yang mudah sekali memaafkan,'' ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, para tokoh itu justru mengungkapkan segala kebaikan yang dimiliki oleh Soeharto. ''Kalau itu diteruskan, split personality itu mencapai puncaknya, dan mencapai 16 kepribadian,'' tuturnya.

Indikatornya, tokoh tersebut dapat berbicara lain saat bertemu dengan orang-orang yang berbeda. ''Kalau bicara dengan wartawan, aktivis, konstituen dan pejabat, omongannya berlainan. Sehingga, tidak ada lagi kepastian yang bisa didapat dari omongannya.''

Menurut Effendi, yang paling berhak memaafkan Soeharto adalah para korban kekejamannya. Dalam kesempatan itu, sejumlah korban orba seperti warga yang sumberdaya alamnya dieksploitasi, hadir memberikan kesaksiannya.

Begitu juga dengan anak korban penembakan misterius (petrus), korban Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan Timor Timur, peristiwa Tanjung Priuk serta orang dan keturunan yang dituduh PKI. ''Saya tidak setuju dengan rencana untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan,'' ujarnya. (H28,J22-49)