SM/Dicky Priyanto DISKUSI PILGUB:Diskusi terbatas Pilgub Jateng 22 Juni 2008 dengan narasumber HM Syahir, A Zaini Bisri, dan Ari Pradhanawati yang dimoderatori Achmad Zaenal M, kemarin. (57)

SEMARANG - Biaya Pilgub Jateng 2008 yang dianggarkan APBD lebih kurang Rp 600 miliar, menuntut suksesnya perhelatan tersebut .Meski demikian, hal yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan banyaknya golput.

Setidaknya dengan biaya sebegitu besar, bila golput diperkirakan tinggi, akan terjadi pemborosan anggaran pemerintah. Dalam diskusi terbatas ''Meningkatkan Partisipasi dalam Pilgub Jateng 2008'' di Hotel Santika, Senin (4/2), yang diselenggarakan oleh Asosiasi Media untuk Kemitraan, diulas mengenai golput dalam setiap pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif (Pileg), presiden (Pilpres), sampai kepala daerah (Pilkada).

Acara yang dipandu Achmad Zaenal M dari Kantor LKBN Antara Biro Semarang menghadirkan narasumber anggota KPU Jateng Ari Pradhanawati, anggota Komisi A DPRD Jateng HM Syahir, dan Wakil Ketua Mapilu PWI Jateng A Zaini Bisri.

Beberapa peserta baik dari legislatif, perwakilan tim sukses calon gubernur, kalangan LSM, mahasiswa, dan akademisi, menyiratkan bahwa golput merupakan kegagalan pemerintah dalam memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat.

Ari Pradhanawati menyatakan, ada beberapa alasan menjadi golput. Pertama, jenuh atau lelah dengan rutinitas lima tahunan tanpa ada suatu perubahan yang mencolok. Kedua, menurunnya kepercayaan pemilih kepada parpol, sedangkan ketiga, kurangnya pendidikan politik yang maksimal kepada rakyat.

Alasan lainnya, kata dia, kecenderungan parpol mengalami krisis kader. ''Ini patut disesalkan, mengapa yang memberikan keputusan selalu dari DPP. Kenapa tidak dari pengurus daerah saja yang memberikan restu,'' tandasnya.

Ahmad Zaini Bisri menguraikan, angka golput pada Pileg 2004 sebesar 23,3 persen, Pilpres 2004 putaran pertama 21,7 persen, dan Pilpres 2004 putaran kedua 26,2 persen. Meski angkanya fluktuatif, golput tidak berarti merusak perjalanan demokrasi. Di negara besar pun angka golput malah lebih tinggi, antara 50 persen - 60 persen. ''Untuk bisa memulihkan, menjadi tugas elite politik, bagaimana bisa mengusung perubahan dalam tataran sistem dan kelembagaan,'' tandasnya.

Terobosan

Menurut tim sukses Bambang Sadono-M Adnan, Mc Supriyadi, perlu terobosan untuk memantik masyarakat agar menggunakan hal pilihnya. ''Saya tidak tahu ini salah atau tidak, beri saja undian berhadiah di setiap TPS,'' kata dia.

Hal itu diamini pakar komunikasi Undip Dr Adi Nugroho. Menurut dia, diperlukan alternatif berupa terobosan yang segar.

Wakil Ketua DPW PPP Jateng Drs Istajib menilai golput ada karena sosialisasi yang kurang. ''Kalau bisa kampanyenya diperpanjang sampai H-1. Sekarang ini untuk kampanye pilgub hanya 14 hari,'' tandasnya. (H37,H7-62)