SEMARANG- Pemprov Jateng pada 2008 ini mendapatkan alokasi dana penanggulangan kemiskinan Rp 461,25 miliar dari pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program tersebut merupakan lanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) atau lebih dikenal dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dinilai telah berhasil.

Tahun ini, program ditujukan untuk 29 kabupaten terdiri atas 278 kecamatan yang mencangkup 3.530 desa. Tiap kecamatan akan mendapatkan bantuan antara Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar. Alokasi dana itu dibagikan per jenis kegiatan seperti di sektor pendidikan, kesehatan, SPP, sarana dan prasarana (sarpras) dan usaha ekonomi pedesaan (UEP).

Agar penyaluran dana itu lebih terarah, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Jateng telah membentuk 513 petugas sebagai konsultan atau pendamping yang ditugaskan di tiap kecamatan. Selama setahun, petugas melakukan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan.

Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Bapermas Basuki SH menjelaskan, kelompok sasaran bantuan tersebut adalah rumah tangga miskin (RTM). Seperti pengalokasian pada 2007 lalu, dilakukan dengan cara partisipatif. ''Harapannya untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. Dengan sasaran pada pengembangan ekonomi kemasyarakatan dan infrastruktur,'' kata dia, Jumat (1/2).

Koordinator Provinsi Fasilitator Pendamping Rohmat Puji Purnomo menambahkan, penerima bantuan dana itu adalah kelompok masyarakat khusus perempuan. Disamping penanggulangan kemiskinan, program ditujukan sebagai upaya pemberdayaan perempuan.

Program itu ditargetkan bisa menurunkan minimal dua RTM di setiap desa. Karena itulah fungsi pendampingan selain melakukan pengawasan penggunaan dana juga bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. (H37,H7-46)