JAKARTA- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan Berbasis Lingkungan (PKBL) sebesar Rp 1,3 triliun untuk mensukseskan program stabilisasi harga pangan yang dilakukan pemerintah.

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil dalam konferensi pers seusai rapat terbatas antara Pemerintah dan BUMN di Istana Negara, Kamis (31/1), mengatakan upaya stabilisasi harga pangan untuk meringankan masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga bahan pangan ini dilakukan, dengan cara memfokuskan dana PKBL dan CSR. ''Kita alokasikan Rp 1,3 triliun untuk crash program,'' katanya.

Crash program, kata dia, berupa intervensi seperti pasar murah dan penyediaan modal usaha dengan bunga bersubsidi bagi usaha kecil seperti perajin tahu-tempe martabak manis dan sebagainya. Selain itu, menyediakan lahan milik BUMN seperti PTP dan Perhutani untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di pedesaan.

Dalam rapat terbatas itu. lanjutnya, dibahas kontribusi BUMN-BUMN dalam rangka pengamanan APBN. Dia menegaskan, kata kunci sumbangsih BUMN terhadap pengamanan APBN adalah pengurangan subsidi dan efisiensi.

''Bagaimana BUMN yang mengkonsumsi energi seperti PLN bisa lebih efisien, karena ini terkiat dengan subsidi yang dibebankan pada APBN kita. Terkait hal ini sebulan lalu saya kirim surat edaran kepada BUMN-BUMN agar melakukan audit energi. Ini akan kita kontrol secara ketat,'' akunya.

Perubahan Fundamental

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, akan terjadi perubahan fundamental pada APBN 2008. Defisit kemungkinan terjadi dan dapat menimbulkan persoalan serius. ''Untuk mencegahnya, perlu kita mengelola stabilitas APBN kita serta kita jaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Dan APBN kita dalam posisi yang bisa di manage dengan beberapa kebijakan yang harus dilakukan,'' katanya.

Walaupun terjadi pemotongan anggaran dalam rangka mengamankan APBN, namun fokus pemerintah kepada pengurangan kemiskinan dan pengurangan beban hidup masyarakat tetap tidak terganggu.

''Karena itu paket stabilisasi harga pangan terus dimatangkan dan dilaksanakan. Keperluan untuk pendanaannya juga kita cadangkan. Dari sisi lain akan kita lakukan penyesuaian,'' katanya.

Menurut Menkeu, isi penerimaan akan digenjot dengan melakukan optimalisasi sektor-sektor BUMN yang memperoleh keuntungan. ''Kita akan genjot dari sektor-sektor yang dapat keuntungan seperti pertambangan dan pertanian, yang harga komoditasnya di pasaran dunia tinggi serta dari pajak. Juga kita kurangi dari segi belanja, tanpa menimbulkan dampak yang meluas bagi masyarakat,'' paparnya.

Pengurangan belanja yang tidak berdampak pada masyarakat, kata dia, berupa pengurangan belanja kementerian dan lembaga hingga 15%. ''Kalau kementerian dan lembaga menyatakan berat ya memang berat. Mereka pasti mengatakan anggaran yang ada tidak pernah cukup, apalagi dikurangi. Masing-masing menteri diberi kebebasan untuk menentukan pos atau kegiatan mana yang bisa dikurangi. Menkeu hanya memberikan guidance saja,'' ucapnya.

Guidance adalah biaya operasional, biaya rutin yang menjadi prioritas departemen atau lembaga tidak boleh dipotong. Begitu juga gaji dan biaya-biaya untuk merawat peralatan atau perlengkapan kerja yang vital. ''Yang bisa dikurangi semacam PHLN. Bapak Presiden juga bilang kalau pembangunan gedung bukan prioritas, jadi bisa dikurangi,'' katanya.(F4-48)