PRODUK PURA BARUTAMA: Rombongan Panitia Ad Hoc II Dewan Perwakilan Daerah dipimpin Ir H Budi Santoso melihat produk-produk yang dibuat PT Pura Barutama dalam kunjungan kerja di Kudus, kemarin. (30)

KUDUS - Pemkab Kudus berharap bantuan untuk rehabilitasi pascabanjir untuk daerah itu segera turun. Pengajuan anggaran untuk keperluan tersebut sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat, namun hingga sekarang belum ada kejelasan.

Bupati Kudus HM Tamzil menyampaikan, kerugian akibat banjir di Kudus yakni kerusakan pada sarana-prasarana, meliputi bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan sosial. ''Selain rehabilitasi, problem yang kami rasakan cukup serius untuk segera ditangani adalah membangkitkan kembali mata pencaharian warga, yang sebagian besar adalah petani,'' kata dia dalam kunjungan kerja anggota Panitia Ad Hoc (PAH) II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kudus. Wabup Noor Hani'ah dan muspida juga ikut mendampingi bupati menerima rombongan.

Kunjungan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU Penanggulangan Bencana dan permasalahan infrastruktur di Jateng. Namun sesuai dengan tugas PAH II yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, para wakil daerah itu sekaligus mengunjungi PT Pura Barutama, PT Mubarokfood Cipta Delicia, dan industri bordir Putra Kencana. Rombongan dipimpin anggota DPD asal Jateng Ir Budi Santoso. Dialog menyangkut penanganan bencana, persoalan ekonomi, dan sumber daya alam digelar di PT Pura Barutama.

Sesuai catatan Suara Merdeka berdasarkan data dari Kesbanglinmas Kudus beberapa waktu lalu, banjir di kabupaten itu setidaknya menimbulkan kerugian mencapai Rp 27.411.750.000 untuk bidang pertanian, Rp 2.158.500.000 (pendidikan), Rp 160.000.000 (kesehatan), Rp 39.100.000.000 (pekerjaan umum), dan Rp 175.795.000.000 (sosial), sehingga totalnya Rp 244.625.250.000. ''Karena itu kami mohon bantuan DPD agar bantuan untuk recovery keluar pada 2008 ini tanpa persetujuan DPR karena dananya sudah ada di Bakornas,'' lanjut Tamzil.

Menurut dia, banjir di Kudus bisa dicegah dengan normalisasi dua sungai besar, yakni Sungai Wulan dan Sungai Juwana.

Kaitannya dengan tanggul irigasi yang rusak akibat banjir, dia minta segera diperbaiki oleh Pemerintah Pusat. ''Kami mohon agar disampaikan ke Pak Menteri karena musim tanam kedua akan jatuh pada Maret-April mendatang. Sementara pada musim tanam pertama, para petani sudah gagal total karena banjir.''

Menanggapi aspirasi itu, anggota DPD asal Kaltim, Luther Kombong berjanji akan menyampaikan ke Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP).

Hal senada disampaikan Budi Santoso. Bahkan, menurut dia, kalau perlu DPD yang mendatangi Bakornas PBP.

Jarak Pagar

Dalam dialog di Pura Barutama, juga mengemuka masalah energi alternatif pengganti minyak tanah dan solar, dari bahan biji jarak pagar yang selama ini dikembangkan perusahaan tersebut. Sejumlah anggota DPD menanyakan keuntungan apa yang bisa didapat petani dengan menanam jarak.

Agung Wibowo dari Pura mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menganjurkan pada petani untuk menanam jarak sebagai tanaman pokok di lahan produktif. Tanaman itu bisa ditanam di lahan-lahan kritis, atau dengan sistem tumpang sari dengan lainnya. Binaannya di Gunungkidul, sudah merasakan manfaat dari tanaman itu.

Pihaknya siap memproses biji jarak itu. Mesin sintesa biofuel yang dimiliki Pura, berkapasitas produksi 120 ton biji/hari. Sementara mesin sederhana untuk menghasilkan minyak jarak skala rumah tangga memiliki kapasitas 8,5-10 kg biji/jam. (G7,H8,H50-62)