JAKARTA- Mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengingatkan pemerintah agar tidak bertindak sepihak dalam menyikapi kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Di Jakarta, Senin, Gus Dur menyatakan, saat ini jelas terjadi polarisasi sikap masyarakat terkait kasus hukum penguasa Orde Baru yang wafat pada Minggu (27/1).

Di satu sisi, kata Gus Dur, ada keinginan kuat agar presiden ke-2 RI tersebut diampuni semua kesalahannya dan ini sejalan dengan keinginan pemerintah, sementara di sisi lain tuntutan kasus hukumnya tidak dihentikan, tetap berjalan.

Bahkan, sikap masyarakat juga terbelah terkait keputusan pemerintah tentang hari berkabung sehubungan wafatnya Pak Harto yang ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang selama seminggu.

"Ini menunjukkan polarisasi yang cukup tajam di kalangan bangsa kita," kata Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Gus Dur mengemukakan hal itu karena menangkap kecenderungan pemberian pengampunan akan menjadi keputusan, meski dia mengaku tak yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berani mengambil keputusan itu mengingat tak sedikit pihak yang menolak.

Meski tak yakin pengadilan terhadap Pak Harto bisa dijalankan, Gus Dur menyarankan agar hal itu tetap dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum.

"Ini negara hukum. Selesaikan dulu (kasus hukumnya). Tapi pemeriksaannya, ya, tidak sekarang karena (Pak Harto) baru meninggal. Biasanya 20 hari ke depan, tapi ngak tahu kalau luar biasa," katanya.

Karena Pak Harto telah meninggal, lanjut Gus Dur, maka tuntutan dialihkan kepada ahli warisnya. Persoalannya, menurut Gus Dur, itu juga bukan perkara mudah.

"Saat ini ada balapan untuk dulu-duluan mengambil muka pada keluarga Pak Harto. Ini yang harus kita cegah kalau bisa," katanya.

Mengenai bagaimana dengan penyelesaian di luar pengadilan, Gus Dur menyatakan, keluarga Pak Harto sudah pasti menolak. Sebab, jika mereka setuju berarti mengakui kalau salah. (ant-46)