JAKARTA- Usulan PB NU agar Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan Kota dihapus karena ternyata begitu banyak memberikan mudharat daripada manfaatnya dinilai terlalu dini. Demikian menurut pengamat politik CSIS Indra J Piliang dan pengamat politik UI Arbi Sanit saat dihubungi terpisah kemarin.

Menurut Indra, walaupun disana-sini banyak kekurangan dan bahkan ekstremnya umat sampai terpecah, tapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana edukasi bagi rakyat dalam kehidupan yang mengarah lebih demokratis.

''Usulan itu terlalu dini. Ini kan sarana pendidikan sekaligus pendewasaan politik. Kalau sekarang banyak bentrokan, perpecahan atau kekacauan ya ini lebih karena mereka baru pertama kali melakukan Pilkada. Wajar bila ada yang belum dewasa,'' kata Indra, kemarin.

Menurut Arbi Sanit, Pilkada jangan sampai di stop hanya karena alasan masih adanya kekurangan dan dampak negatif lainnya. Dia meminta semua pihak bersabar dalam menjalani proses demokrasi yang tengah berlangsung. ''Ya sulit kalau kita langsung menginginkan proses demokrasi seperti Pilkada dapat langsung dan berjalan mulus tidak ada bentrokan. Kita harus siap berkorban dan sabar untuk proses yang tengah berjalan ini. Tapi jangan lah terburu-buru dibubarkan, karena kekurangan yang sekarang nampak,'' kata Arbi seusai diskusi di Menteng Huis, Jakarta Pusat, kemarin.

Evaluasi Pilkada

Indra maupun Arbi berpendapat, langkah yang tepat adalah melakukan evaluasi hasil Pilkada untuk mengantisipasi terulangnya kasus-kasus Pilkada yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurut Arbi, salah satu evaluasi yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan aturan yang ada.

''Misalnya kita perberat sanksi bagi mereka yang curang dalam penghitungan hasil Pilkada, kita perberat bagi mereka yang melakukan politik uang. Juga kita kaji kesiapan pengamanan dan sebagainya, tapi jangan hapus Pilkada,'' katanya.

Sementara Indra mengusulkan, agar calon Kepala Daerah cukup satu saja, demi masa depan jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Memilih calon yang berpasangan yang berasal dari partai yang berbeda ternyata sering menimbulkan kesulitan di kemudian hari.

Indra mengusulkan agar cukup dipilih satu orang untuk menjadi Bupati atau Walikota. Biar nanti bupati dan walikota terpilih yang mengangkat wakilnya yang jumlahnya mungkin lebih dari satu.

''Kalau kita pilih pasangan dari partai yang berbeda, maka jika pada Pilkada berikutnya mereka masing-masing mencalonkan diri akan menimbulkan masalah. Seperti kasus Sulsel, incumbent bersaing dengan kendaraan yang berbeda, potensi kisruhnya besar,'' katanya. (F4-48)