SUARA MERDEKA
 
INDEKS WACANA Jumat, 25 Januari 2008

Pencederaan demokrasi oleh pilar demokrasi sendiri, bagaimana bisa terjadi? Itulah ketika pertanyaan mengenai hakikat demokrasi mengemuka: manfaat atau mudaratkah yang diperoleh dari sistem politik yang kita anut secara terbuka sejak 1998? Bukankah yang berkembang masih model-model pemaksaan kehendak dengan anarki dan pemelintiran hukum, atau ketidaksiapan menerima kekalahan dengan membawa-bawa rakyat seolah-olah sebagai representasi kekecewaan segelintir elite? 

Jalur Gaza. Kita bisa membayangkan suatu wilayah yang dihuni sekitar 1,5 juta jiwa. Namun, berbeda dari permukiman-permukiman biasa, Jalur Gaza adalah wilayah yang terisolasi dari dunia luar. Di sebelah barat yang berbatasan dengan Mesir, berdiri tembok kokoh dari besi setinggi enam meter, yang membelah Kota Rafah menjadi dua bagian. Di sisi timur adalah Rafah di wilayah Gaza, di sisi barat Rafah wilayah Mesir. Persis seperti tembok Berlin yang dahulu membelah Berlin Barat dan Berlin Timur. Sebagian ruas tembok Gaza itu telah dirobohkan oleh militan Hamas dengan 15 kali ledakan.

MENARIK dicermati pernyataan mantan presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menilai Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan andil atas terjadinya berbagai tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ia mencontohkan fatwa sesat yang dikeluarkan MUI untuk kelompok Ahmadiyah dan orang-orang yang bergabung dalam gerakan Shalawatan Wahidiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kalau ketahanan pangan rapuh maka ketahanan gizi masyarakat juga akan rapuh. Oleh karena itu, kuncinya keberanian pemerintah mengintervensi pasar global untuk memberi perlindungan terhadap rakyat. PADA Hari Gizi 25 Januari kali ini kita dihadapkan dengan naiknya harga kedelai, yang menjadikn harga tahu dan tempe serta barang-barang pokok berbahan baku kedelai menjadi ikut naik. Hal itu semakin membuat sesak dada masyarakat kecil.

Saya sangat prihatin dengan adanya kesepakatan 8 provinsi yang memberi batas toleransi terhadap muatan truk yang melintas di jalanan hingga 50% dari batas normal. Hal tersebut merupakan kebijakan yang merugikan masyarakat dan pengguna jalan lain, keselamatan serta nyawa di jalan tidak dihargai mengingat kondisi jalan dan kendaraan kurang layak bahkan tidak layak.

  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA