JAKARTA- TNI masih menunggak pembayaran utang penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina sebesar Rp 4,7 triliun. Namun TNI berharap utang bisa dicicil atau dihapuskan.

"Kita akan cicil dengan anggaran yang ada, tapi saya juga akan mengusulkan agar ada kebijakan untuk dihapuskan atau dibagaimanakanlah," kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam jumpa pers usai Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/1).

Alasan untuk mengusulkan penghapusan itu, menurut Djoko, karena selama ini penggunaan BBM dari Pertamina untuk kepentingan tugas negara. Namun begitu, TNI akan mempertanggungjawabkan biaya dan penggunaannya.

Utang Rp 4,7 triliun itu merupakan angka kelebihan pemakaian BBM untuk melaksanakan tugas TNI yang sangat dinamis. Terutama pengerahan alutsista, seperti kapal dan pesawat terbang dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi empat tahun terakhir.(dtc-77)

Longsor sampai Maret

BANDUNG- Masa rawan longsor di Pulau Jawa diperkirakan masih akan mengancam hingga Maret mendatang. Karena itu, langkah pemetaan terhadap zona kerentanan gerakan tanah, di samping pemantauan gerakan tanah dan sosialiasi masih harus dilakukan di wilayah yang memiliki kawasan rawan. "Masyarakat masih harus tetap waspada," kata

Kepala PVMBG Dr Surono dalam Workshop Mitigasi dan Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Indonesia di Auditorium Geologi Bandung, Kamis (24/1).

Menurut Surono, hujan yang masih turun akan mudah menggoyahkan kondisi tanah yang tidak stabil. Pada zona kerentanan tanah tinggi, hujan lebat akan memicu terjadinya gerakan tanah baru dan gerakan tanah yang lama bisa aktif kembali.

Alih fungsi lahan juga masih tidak dilepaskan sebagai penyebab longsoran. Jumlah kejadian dan jumlah korban akibat gerakan tanah banyak terjadi, pada tata guna lahan permukiman yang berada di kebun campuran pada lereng sedang dan terjal. (dwi-77)