SANUR- Pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung dinilai hanya melanggengkan segelintir elite. Hanya elite berkuasa yang memiliki dana besar dan akses politik luas. Hal itu dikatakan kandidat profesor National University of Singapore Vedi R Hadiz usai jadi pembicara pada Forum Publik Antikorupsi di Sanur Paradise Plasa Hotel, Sanur, Kamis (24/1).

Menurutnya, pemilihan langsung merupakan inovasi institusional dalam proses politik. Namun hal ini menyebabkan biaya terpilihnya seorang kandidat menjadi berlipat dibanding menggunakan mekanisme yang sebelumnya diberlakukan (dipilih melalui wakil rakyat, red). ''Walau demokratisasi dilakukan, namun tetap eksklusif,'' katanya.

Konsep pemilihan langsung, kata dia, merupakan konsep yang baik. Sayangnya, peluang tersebut dimanfaatkan oleh kekuatan politik lama yang berkuasa baik pada tingkat daerah maupun pusat. Bahkan, dia menyebutkan, kelompok predatoris yang menguasai elite politik di Indonesia.

Kelompok predatoris yang dimaksud, lanjutnya, adalah kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dan dibina rezim Orde Baru. Kelompok tersebut menguasai sumber daya publik untuk kepentingan mengumpulkan akumulasi kapitalis privat.

Ketika ditanya, apakah saat ini ada kelompok yang tidak terkait dengan Orde Baru, Vedi dengan tegas mengatakan, ada. Namun, dia mengakui hal tersebut sulit ditemukan. ''Masih ada kelompok muda yang tidak terkait dengan orba. Misalnya teman-teman di LSM, seperti ICW (Indonesia Corruption Wacth),'' ujarnya.

Dia berpendapat, untuk dapat bersaing dengan kelompok predatoris tersebut, kelompok masyarakat sipil harus kembali berorganisasi. Menurutnya, bangsa Indonesia berorganisasi sejak awal tahun 1900-an.

Saat itu, ada organisasi buruh, tani, dan pelajar. ''Dengan begitu, masih ada kemungkinan bersaing dengan kekuatan politik masa lalu,'' tegasnya.

Vedi mencontohkan, hal ini pernah dilakukan di Korea Selatan dan Filipina. Di Korea Selatan, kelompok buruh dapat membangun serikat buruh yang solid dan membangun partai politik yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan di Korea Selatan.

Sementara di Filipina, aktivis masyarakat sipil mampu membangun organisasi yang mampu memengaruhi kebijakan publik.(J13-48)