JAKARTA- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengungkapkan, salah satu kendala pembebasan lahan untuk tol adalah adanya anggapan masyarakat bahwa tanah itu untuk kepentingan investor, bukan untuk kepentingan umum.

Djoko Kirmanto mengatakan itu dalam rapat kerja antara Komisi V DPR-RI dan Menteri PU, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto di Jakarta, Kamis (24/1).

Untuk menghilangkan anggapan itu harus ada sosialisasi yang dikoordinasikan antarinstansi seperti Departemen PU, Departemen Dalam Negeri, BPN dan pemerintah daerah setempat.

''Diakui bila yang datang melakukan sosialisasi hanya Menteri PU, hasilnya tidak efisien karena kurang didengar baik oleh pihak birokrasi di daerah maupun masyarakat setempat,'' katanya.

Menteri PU mencontohkan road show yang dilakukan bersama Mendagri ke Semarang beberapa hari lalu mendapat respons positif, karena apa yang diinstruksikan oleh Mendagri merupakan perintah yang harus dijalankan di level bawah, karena ada hubungan struktural antara pemda dengan Depdagri.

Kendala lainnya, tambah dia, adalah honorarium Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang harus bekerja siang malam, mulai dari sosialisasi hingga pembayaran yang sangat kecil, sehingga untuk meningkatkan gairah kerja, uang lelah mereka harus diperhatikan.

Kepala BPN Joyo Winoto mengatakan, pihaknya telah mendapatkan pengajuan 15 permohonan sertifikat tim penaksir harga tanah independen dari tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 8 permohonan telah disetujui.

Sementara Mendagri Mardiyanto mengatakan, permasalahan pembebasan lahan untuk infrastruktur antara lain akurasi data pertanahan di areal yang akan dibebaskan masih lemah sehingga sering terjadi klaim.

''Permasalahan lainnya yaitu banyaknya calo tanah yang mempengaruhi pemilik lahan agar meminta ganti rugi dengan nilai yang tinggi,'' tuturnya. (bn-77)