| Jumat, 25 Januari 2008 | NASIONAL |
"TNI Jangan Didikte Rekanan"
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan jajaran pemegang kebijakan di TNI agar melakukan penghematan dengan tidak melakukan pembelian atau melaksanakan kegiatan yang tidak penting. Sementara untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) jangan didikte oleh rekanan. ''Jangan didikte oleh rekanan, (tapi-red) rekanan didekte oleh Saudara. Kalau perlu tanpa rekanan, dengan skemanya dilakukan G to G (pemerintah RI dengan pemerintah negara pembuat alusista-red),'' kata Presiden di hadapan 183 Perwira Tinggi peserta Rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/1). Dalam forum yang dihadiri Panglima TNI, KSAD, KSAL dan KSAU serta panglima atau komandan komando utama operasi dan komando utama pembinaan di jajaran TNI tersebut, Presiden memberi juga arahan untuk selalu memprioritaskan penggunaan peralatan militer produk dalam negeri. ''Kecuali untuk perlengkapan roket atau kebutuhan peralatan militer lain yang belum bisa kita produksi,'' tegasnya. Menurut SBY, anggaran pertahanan 2008 yang besarnya Rp 36 triliun masih dirasakan kurang, namun hal itu sudah diperhitungkan secara seksama dengan mempertimbangkan pemenuhan bidang lain yang vital bagi masyarakat. Meskipun demikian, Presiden menjamin lima kebutuhan minimum TNI yaitu operasi militer yang aktual, pendidikan dan pelatihan, kesiagaan, pemeliharaan alusista, dan kesejahteraan prajurit dapat terpenuhi dengan anggaran yang minim tersebut. Oleh karenanya anggaran ini harus dikelola dengan baik dan jangan sampai terjadi kebocoran. ''Saya tidak suka TNI bangun gedung-gedung yang terlalu mewah, berlebihan, menambah mobil-mobil mewah, dan menggelar seminar atau konferensi yang tidak perlu,'' tegasnya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan, TNI bertekad melanjutkan reformasi dan mencegah jalan baru TNI terjun ke dunia politik serta menghormati demokrasi dan hak asasi manusia. Melalui Rapim TNI ini, Djoko meminta seluruh pimpinan TNI untuk dapat mengambil langkah tepat dan tidak merugikan institusi terkait beberapa isu-isu aktual seperti reformasi TNI, kebijakan politik negara, netralitas TNI, dan peradilan militer. ''Isu-isu aktual lainnya yang perlu diantisipasi TNI yakni separatisme, perjanjian kerja sama militer atau DCA, pelanggaran prajurit TNI, bentrok anggota TNi-Polri, clean government dan good government, serta juga isu penghematan energi,'' katanya. Tema Rapim TNI kali ini adalah ''Dengan Semangat Pengabdian Profesionalitas, dan Soliditas yang Mantap, TNI siap Menjaga Kedaulatan Negara, Keutuhan Wilayah NKRI, dan Keselamatan Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.'' Kehadiran Presiden ke Mabes TNI Cilangkap juga merupakan nostalgia, karena di tempat yang sama sepuluh tahun lalu, Presiden saat masih aktif di militer memberi pengarahan mengenai arah dan agenda reformasi TNI tahun 1998. Presiden didampingi tiga Menko dan sejumlah Menteri yaitu Mensesneg Hatta Radjasa, Sekab Sudi Silalahi, Menhan Juwono Sudarsono, Mendagri Mardiyanto, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PAN Taufik Effendi, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menperind Fahmi Idris, Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan dua Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. Dalam kesempatan tersebut SBY juga meninjau pameran peralatan tempur yang sebagian dibuat oleh BUMN industri strategis nasional. Presiden juga sempat naik ke kendaraan amphibi yang dipamerkan.(F4-49) | ||||