TURUNKAN HARGA: Sejumlah demonstran melakukan aksi teatrikal di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/1). Mereka meminta pemerintah segera melakukan tindakan untuk menurunkan harga beberapa barang kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.(30)

JAKARTA- Krisis di Amerika Serikat (AS) dipastikan berdampak pada perekonomian nasional. Namun pemerintah justru tetap yakin dengan kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini. Menurut pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini, mereka selalu membantah setiap masukan persoalan ekonomi yang disampaikan oleh berbagai pihak.

''Mengapa pemerintah asal bantah atas semua masukan persoalan ekonomi yang kami sampaikan. Pemerintah terkesan 'telmi' (telat mikir) dengan persoalan yang ada,'' kata dia dalam diskusi Tim Indonesia Bangkit (TIB) di kantor Econit Jalan Tebet Barat Dalam Jakarta, Kamis (24/1).

Ekonom Institute for Development, Economic, and Finance (Indef), Fadhil Hasan, menyatakan, asumsi makro 2008 sudah tidak realistis di tengah keadaan perekonomian global yang tengah krisis. ''Inflasi akan lebih tinggi karena ancaman resesi dan kenaikan harga pangan. Makanya asumsi inflasi 5 plus minus satu persen tidak bisa dipertahankan,'' katanya.

Dampak yang paling terasa di dalam negeri, kata dia, adalah menurunnya daya beli masyarakat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi 2007 terbukti tidak berkualitas, karena ketimpangan di dalam masyarakat semakin meningkat. Fadhil menyarankan agar pemerintah melakukan langkah kongkret untuk membantu masyarakat.

Salah satunya adalah menyubsidi harga pangan yang biayanya diambil dari subsidi energi. Hendri Saparini menambahkan, pemerintah harus berani merevisi kebijakan yang dibuat. ''Inisiatif untuk melakukan koreksi APBN ya pemerintah.

Ini tergantung pemerintah dan DPR yang concern untuk segera mengubahnya,'' katanya.

Menurutnya, kegigihan pemerintah untuk mempertahankan defisit di level 1,7 persen terhadap PDB justru melupakan esensi mendasar untuk menjaga dampak akibat resesi. Langkah pemerintah membebaskan bea masuk dan mempercepat penjualan obligasi negara, kata Hendri, adalah langkah yang menunjukkan lemahnya manajemen fiskal. ''Anggaran di pindah sana sini, potong sana sini. Jangan dilakukan semudah itu,'' tandasnya.

Bila ingin mengantisipasi dampak krisis global, katanya, pemerintah tidak boleh lepas tangan, dimana mekanisme seluruhnya diserahkan kepada pasar. Itu ciri khas ekonomi liberal. Anggota Tim Indonesia Bangkit lainnya, M Ikhsan Modjo menyarankan langkah yang dapat diambil pemerintah tanpa mempengaruhi struktur APBN adalah mempercepat penyerapan anggaran. ''Ini langkah yang tidak ada risikonya, percepat anggaran di awal tahun, khususnya belanja modal.''

Pemerintah juga dapat melakukan pengalihan fiskal dari komponen belanja yang rendah multiplier effect-nya kepada belanja modal seperti infrastruktur. Pengalihan seharusnya difokuskan pada pembesaran anggaran untuk kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Bukan tidak mungkin, pemerintah dapat memotong anggaran susidi, termasuk subsidi energi (BBM).

Baru Permulaan

Sementara itu ekonom dari Tim Indonesia Bangkit (TIB) Iman Sugema mengatakan, bangsa-bangsa di Asia termasuk Indonesia harus bersiap menghadapi krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS) yang bisa menyebar.

Apa yang terjadi di pasar finansial beberapa hari belakangan adalah riak kecil dari gelombang krisis yang belum mencapai puncak.

Menurut dia, krisis global yang terjadi sekarang ini baru permulaan. Bangsa besar seperti AS saat ini sedang berada dalam posisi lemah. ''AS mirip emerging market tahun 1998. Saat ini sektor household AS dicederai praktik perbankan yang tidak prudent,'' ungkapnya.

Krisis ekonomi di AS, lanjutnya, terlihat dari fondasi konsumsi dan pendapatan yang hilang. Bahkan keadaan tersebut bisa berlangsung sampai 2009 atau 2010. Sementara negara-negara yang menggantungkan pasarnya ke AS seperti China, Jepang, dan Uni Eropa, praktis terimbas.

Indonesia memang tidak terlalu ketergantungan dengan pasar AS. ''Hubungan dagang Indonesia dengan AS memang sedikit tapi hubungan dagang Indonesia dengan negara-negara yang berhubungan dengan AS, banyak,'' katanya.

Karena itulah, apa yang terjadi sekarang di pasar finansial adalah salah satu dampak resesi di permulaan. Bangsa Indonesia harus bersiap menghadapi gejala-gejala krisis akibat resesi yang akan terjadi di negeri Paman Sam itu.

Ekonom TIB lainnya, Ichsanuddin Noorsy menyatakan, peristiwa yang terjadi di AS sekarang tidak berdiri sendiri. ''Ambruknya pasar modal dan bencana pasar uang sudah diprediksi sebelumnya,'' katanya.

Karena itu dia menawarkan solusi bagi pemerintah, di antaranya melakukan renegoisasi kontrak minyak dan gas yang terlanjur diteken. Sebab di samping produksi minyak yang terus menurun, kata dia, cost recovery mencapai Rp 8,3 miliar. Jumlah tersebut terbilang cukup besar sepanjang sejarah.

Selain itu, jika kontrak direnegoisasi maka prosesnya pun harus dijaga dengan standar keamanan yang efektif. ''Setelah itu baru revitalisasi kilang, agar Indonesia bisa menggunakan hasil minyak dalam negeri dan mengurangi impor,'' ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan pembangunan infrastruktur di Jawa dan di luar Jawa. Noorsy menyarankan agar pemerintah me-reschedule utang dan berhenti membuat utang baru. ''Intinya, pemerintah harus ubah paradigma ekonomi dari ekonomi pasar ke ekonomi konstitusi,'' katanya. (H28,J10-48)