JAKARTA- Semakin banyaknya rakyat yang miskin, semakin menumbuhkan rasa pesimistis adanya perubahan nasib. Jika rasa pesimistis tersebut terus terjadi, maka rakyat akan bersikap pragmatis dan lebih memilih pemimpin berduit.

"Rakyat akan memilih pemimpin masa depan yang mampu memberikan uang saat pemilu mendatang. Jika demikian keadaannya, maka yang akan diuntungkan adalah incumbent. Sebab, calon pemimpin lain belum tentu memiliki kemampuan finansial," kata Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit usai acara Dialog Nasional Tiga tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah bertema 'Kaum Miskin Menggugat' di Gedung Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya Jakarta, Selasa (22/1).

Namun demikian, Sukardi berpendapat masih ada kesempatan bagi calon pemimpin lain untuk bisa maju. Menurutnya, pemimpin yang tegas masih berpeluang untuk maju bersaing dan mengalahkan pihak yang memiliki dana besar.

"Kemiskinan bisa dikurangi bila punya pemimpin yang baik, tegas, dan punya hati nurani," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto mengaku belum memikirkan untuk menjadi RI 1. Oleh karena itu, dia tidak ingin berandai-andai apa yang akan dilakukan jika menjadi RI 1 dalam Pilpres 2009. "Saya lebih memikirkan agar di masa mendatang, Indonesia dipimpin oleh orang yang benar-benar sadar bahwa menjadi pemimpin merupakan hasil dari keputusan rakyat. Sehingga, presiden harus betul-betul mewakili rakyatnya," ucap dia.

Menurutnya, jika itu semua dilakukan, maka Indonesia akan menjadi lebih baik.

Wiranto menyoroti tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla yang dinilainya masih banyak kekurangan.

"Terutama dalam hal pengurangan kemiskinan, di mana konsistensi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran dilupakan. Antara janji dengan kenyataan tidak sama. Ini tidak konsisten. Dulu janji ingin menyejahterakan rakyat ternyata tidak menjadi kenyataan," tandasnya.

Menhankam/Pangab era Soeharto itu juga menganggap, tiga tahun pemerintahan SBY dan JK, masalah kemiskinan belum bisa dikurangi.

Mantan ajudan Soeharto itu menambahkan, banyak kebijakan pemerintah yang justru saling bertabrakan. Selain itu, dia menilai pemerintah tidak transparan dalam mengakui ketidakberhasilan program yang tidak dilakukan.

Dia menyarankan jika ingin mengurangi kemiskinan dan pengangguran, maka rakyat juga harus diajak berpartisipasi. "Rakyat harus diajak bicara, sehingga bisa diambil kebijakan yang langsung menyentuh pokok persoalan. Sepuluh tahun reformasi, kita justru masih repot nasi, repot kedelai," ujarnya.(H28-60)