Pemilu 2009, khususnya pilpres diperkirakan masih akan menampilkan muka-muka lama. Berdasarkan survei, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menunjukkan keunggulan komparatif dibandingkan tokoh-tokoh lain. Namun tidak menutup kemungkinan muncul kejutan-kejutan pada tahun depan. Wartawan Suara Merdeka Setiawan HK dan Dicky Priyanto menuliskan laporannya.

DALAM diskusi terbatas ''Politik 2008: Prospek dan Agenda Krusial Jelang Pemilu 2009'' yang digelar di kantor Suara Merdeka Jalan Kaligawe Km 5, Senin (14/1) memunculkan kemungkinan adanya kejutan-kejutan dalam suksesi di tahun 2009.

Dalam diskusi yang dimoderatori Zaini Bisri (Suara Merdeka), peneliti dari CSIS, Indra J Piliang, menilai sulit untuk mengalahkan SBY itu, jika dilihat dari sisi posisi incumbent (yang sedang berkuasa) ketika mencalonkan diri lagi. Untuk ''mengintervensi'' lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, bukan hal yang susah bagi pemerintah. Hal itu membuat incumbent akan mulus melenggang memimpin bangsa pada periode selanjutnya.

Bisa jadi, kata dia, ketika ada persoalan, tinggal mengkasuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Seusai dengan UU, selanjutnya kendali akan berada di tangan Sekjen KPU yang tentunya merupakan ''orang pemerintah''. ''Kalau sudah diambil alih Sekjen, tinggal memenangkan in-cumbent,'' kata dia.

Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga bisa dijadikan ''senjata'' ampuh ketika terjadi gugatan hasil pemilu. Terlepas dari cara-cara yang bisa dilakukan untuk memenangkan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), pilkada pra-Pemilu 2009 juga bisa menjadi semacam test case (uji coba).

Pada akhir 2007 sampai 2008, kata Indra, digelar pilkada di Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kaliman-tan Timur, dan Bali.

''Pilkada-pilkada ini memberikan sinyal ke arah pemenang pemilu, ter-utama kalau dilihat dari penguasaan atas pemerintahan daerah,'' kata dia.

Menurut dia, kelemahan peme-rintahan SBY-Jusuf Kalla adalah kegagalan menyusun koalisi besar dalam memenangkan pilkada demi pilkada. Akibatnya PDI-P menjadi kekuatan penentu dalam pilkada. Maka boleh dikatakan pemerintahan daerah dikendalikan oleh PDI-P.

Karena itu, sekali pun SBY masih diunggulkan dibandingkan tokoh lain, kata dia, tetap saja diperlukan kerja sama dengan pemerintahan di daerah, baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota.

Termasuk bagaimana menteri-menteri di kabinet yang merupakan elemen pemerintah pusat menjaga kesinambungan dan menyinkronkan program dengan kepala daerah-kepala daerah yang menjadi elemen pemerintahan daerah. Apabila terjadi perbedaan kepentingan politik yang terlalu besar, misalnya dengan kepala daerah yang diusung oleh partai oposisi, menurut dia, akan memicu hambatan-hambatan psikologis tertentu.

Hal itu, kata Indra, terlihat saat gempa di Bengkulu dan Sumatra Barat. Presiden SBY terlihat dengan mudah memarahi Gubernur Beng-kulu yang menjadi ketua DPW Partai Demokrat, sementara pada Gubernur Sumatra Barat yang diusung PDI-P dan PBB malah dipuji.

Kalkulasi Kekuatan

Nur Hidayat Sardini, dosen FISIP Undip, dalam makalahnya mengatakan, sepanjang 2008 masih akan digelar pilkada di 139 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun ini, kata dia, akan me-libatkan ''provinsi-provinsi gemuk pemilih'' di Pulau Jawa. ''Bagi parpol ini penting karena konon Jawa diko-notasikan sebagai 'daerah bergengsi', batu loncatan, indikator, sekaligus uji coba untuk agenda politik berikutnya, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden 2009,'' kata dia.

Sementara itu, salah seorang peserta, anggota FPKS DPRD Jateng Muhammad Haris mengatakan, sulit untuk mengalkulasi kekuatan partai dalam menyongsong Pemilu 2009. Sebab susah untuk menaik garis antara partai, pilkada, dan pemilu. (62)