logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 16 Januari 2008 NASIONAL
Line

Wapres: Kedelai Sulit Berkembang di Indonesia

JAKARTA-Tahu dan tempe yang selama ini identik dengan makanan rakyat, agaknya akan segera menjadi makanan elit. Pasalnya, bahan baku kedelai se-bagian besar masih harus impor, padahal tanaman pangan itu sulit dikembangkan di Indonesia. Hal itu terungkap dari dialog Menteri Pertanian Anton Apri-yantono dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di lobi Gedung De-partemen Pertanian, Jakarta, Selasa (15/2).

Wapres bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri bidang ekonomi kemarin berkumpul di Kantor Deptan untuk mendengarkan paparan Menteri Pertanian me-ngenai evaluasi kinerja 2007 dan rencana kerja 2008. Namun ter-kait tingginya harga kedelai be-lakangan ini membuat isu tersebut mendapat perhatian khusus, terutama dari Wapres.

Dalam penjelasannya Mentan mengungkapkan, penghasilan rata-rata dari budidaya kacang kedelai saat ini sekitar Rp 8 juta per hektare, sedang biaya produksinya antara Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per hektare. ''Dengan begitu petani mendapatkan keuntungan sekitar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta per hektare, atau rata-rata Rp 3,5 juta per hektare,'' simpulnya.

Anton membandingkannya dengan produksi minimal satu hektar jagung yang bisa mencapai 6 ton. Dengan harga jual jagung yang saat ini Rp 2.000/kg, berarti petani mendapat penghasilan Rp 12 juta per hektare. Setelah dikurangi modal, budidaya jangung masih dapat memberikan keuntungan bersih sekitar Rp 8 juta per hektare.

''Jadi pendapatan bersih dengan menanam jagung sekitar Rp 8 juta. Apalagi sekarang harga jagung naik dua sampai tiga kali lipat,'' imbuhnya.

Sementara itu, dari Bappenas Direktur Perencanaan Makro Bambang Prijambodo mengkhawatirkan kelangkaan kedelai pada permulaan 2008 ini bakal memicu inflasi Januari. Ini berpotensi mengganggu target inflasi pemerintah lima plus minus satu persen. Meski demikian, ia meyakini pemerintah segera melakukan upaya penjagaan ketersediaan kedelai maupun bahan makanan lain agar dampaknya tidak ber-kepanjangan.

''Upaya menjaga ketersediaan bahan makanan ini penting untuk menjaga tekanan inflasi dari bahan makanan sepanjang tahun. Apalagi pada 2007, sektor ini mengalami kenaikan harga atau inflasi hingga 12 persen,'' katanya.

Rugikan Petani

Terpisah, aktivis LSM Prota-nikita, Bonang mengatakan, rencana pemerintah membebaskan bea masuk impor hanya menguntungkan sejumlah kecil pengusaha besar dan merugikan petani atau buruh tani. Dengan impor kedelai tidak mengubah nasib petani dan perajin tahu tempe.

''Kita tahu berapa pengusaha yang akan diuntungkan dengan membebaskan bea masuk impor kedelai. Ya hanya kalangan pengusaha tertentu sedangkan masyarakat akan semakin tergantung pada kedelai impor. Dalam kurun waktu yang lama maka bangsa ini akan menjadi bangsa pengimpor,'' kata Bonang di Jakarta, menanggapi kebijakan pemerintah yang membebaskan bea masuk impor kedelai.

Pada 2006, kata dia, terdapat program pemerintah yang dinamakan program bangkit kedelai. Namun hingga 2008, program yang ditargetkan mampu memproduksi dua juta ton dalam satu tahun, belum juga berhasil. Kemampuan produksi saat ini hanya 700.000 ton kedelai per tahun.

Seharusnya, menurut Bonang, program itu yang didorong peme-rintah, bukan membebaskan bea masuk impor atau penghilangan pajak impor sebesar 10 persen. Dia menilai kebijakan impor ke-delai juga akan merugikan pe-tani. Karena tidak akan lagi merasakan harga yang layak, seperti saat ini.

''Indonesia kan dikenal negara agraris. Jadi kebijakan pemerintah harus berpihak kepada petani bukannya pada pengusaha. Jika petani diperlakukan seperti petani di luar negeri, maka bangsa Indo-nesia tidak akan menjadi bangsa pengimpor.''

Awal Januari, Pemerintah me-nurunkan bea masuk beras Rp 100/kg. Kini petani petani dan buruh petani kedelai akan menghadapi masalah karena bea masuk impor nol. ''Entah petani dan bu-ruh tani mana lagi yang diberi hadiah.''

Anggota Komisi VI DPR (bidang perdagangan), Aria Bima, menganggap kebijakan itu bentuk kepura-puraan pemerintah agar terlihat berempati pada petani dan produsen kedelai. Dia mengaku skeptis bila pembebasan itu akan menurunkan harga kedelai. (A20,di,H28,H7,H37,J14, G14-33,48)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA