PURWOKERTO-Antrean panjang warga untuk mendapatkan minyak tanah di Kota Purwokerto, meluas. Pekan kemarin, antrean terjadi di wilayah Kembaran dan Purwokerto Utara. Namun awal pekan ini, antrean terlihat di Purwokerto Barat.

BANJARNEGARA-Minyak tanah kini sulit diperoleh di pasaran. Diduga karena rencana pemerintah melakukan konversi ke elpiji. Beberapa pedagang di Pasar Kota Banjarnegara mengaku sejak empat hari lalu tidak memperoleh pasokan minyak tanah dari agen.

BANYUMAS-Dampak kenaikan harga kedelai tak hanya dirasakan perajin tahu. Perajin tempe di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Banyumas yang merupakan sentra produsen tempe Banyumas, juga terkena imbasnya. Perajin tempe di desa itu juga terancam bangkrut, seperti halnya perajin tahu di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok.  Sejak harga kedelai naik menjadi Rp 7.500/kg pada awal Januari, dari sekitar 700 perajin tempe di Desa Pliken, sekitar 20 % telah menghentikan produksinya.

PURWOKERTO-Salah seorang relawan atau tim sukses pasangan Mardjoko-Achmad Husein (Marhein), Faturrohman (25) warga Jalan Teknik Gang Buntu, Kelurahan Kranji, Purwokerto Timur Minggu dini hari lalu dianiaya oleh sekelompok orang yang diduga pendukung calon bupati lain. Akibatnya, korban dilarikan ke RSUD Banyumas karena mengalami memar di bagian pipi dan sempat pingsan.

POHON aren yang melimpah di Majenang dan sekitarnya menjadi lebih bernilai di tangan Hasyim, warga RT4 RW1 Cigaru, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap. Dengan keuletannya, dia membuat berbagai minuman tradisional berkhasiat memakai gula aren sebagai bahan utamanya. Hasilnya, berbagai produk minuman baru kini tercipta. Sebut saja, jahe aren, kopi jebug, teh aren, hingga temu aren asem.

PURBALINGGA-Para pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga diminta mengurangi perjalanan dinas yang tidak perlu. Selain itu, mengurangi pengeluaran dana operasional yang tak produktif, termasuk pekerjaan-pekerjaan lain yang bersifat pemborosan. "Dalam waktu dekat Presiden menandatangani PP tentang penghematan anggaran pemerintah. Jangan sampai nanti unit kerja diperiksa BPK karena melanggar PP itu," tandasnya.