logo SUARA MERDEKA
Line
Selasa, 15 Januari 2008 NASIONAL
Line

KPK Harus Bertanggung Jawab

  • Pejabat BI Cabut BAP

JAKARTA- Salah seorang pejabat Bank Indonesia yang terkait kasus dugaan aliran dana ke anggota DPR mencabut pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Untuk itu, KPK dinilai bertanggung jawab atas kejadian ini. "KPK harus bertanggung jawab atas penarikan keterangan BAP yang sangat esensial," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR, Gayus Lumbuun, usai meminta keterangan tiga pejabat BI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/1).

Ketiga pejabat yang dipanggil adalah Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong, mantan Kepala Biro Gubernur BI Rusli Simanjuntak, dan pengurus YPPI Asnar Ashari.

Gayus menjelaskan, dalam keterangannya di depan pimpinan BK, Rusli Simanjuntak mengakui dirinya telah mencabut keterangan dalam BAP. Namun BK tidak dapat menerima alasan Rusli terkait hal itu.

"Hanya tekanan katanya. Tekanan juga bukan tekanan pemeriksaan, tapi tekanan berita. Ini adalah hal yang tidak logis, mencabut keterangan hanya karena berita," katanya.

Pengaruhi Penyidikan

Gayus menilai penarikan keterangan ini menjadi persoalan esensial karena akan memengaruhi proses penyelidikan yang tengah dilakukan BK. Hingga saat ini KPK juga belum menyampaikan keterangan terkait hal itu.

"Kendala yang berat adalah pencabutan BAP di KPK yang disampaikan Pak Rusli tanggal 6 Desember 2007," jelas Gayus.

Menurut Gayus, ketiga pejabat BI itu akan kembali dipanggil BK pada 23 Januari mendatang. "Kalau mereka menutup diri dengan alasan telah menyampaikan kepada Gubernur (BI), begitu saja tanpa memperinci pada pertemuan minggu depan, kami akan mengundang Gubernur yang terima laporan itu. Karena itu adalah uang negara," jelasnya.

Sedangkan Ketua BK Irsyad Sudiro menilai tiga pejabat itu layak untuk dimintai keterangan. "Kita minta penjelasan sesuai kepentingan kita tentang kebijakan dan bagaimana realisasi dari kebijakan itu," kata Irsyad.

Ketiga orang itu, kata Irsyad, belum memberikan informasi yang diperlukan secara maksimal. "Karena waktunya habis dan kita belum mendapatkan jawaban seperti yang diharapkan," kata Gayus.(dtc-77)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA