BERBAGAI pandangan kritis tentang pilkada kembali mengemuka dalam diskusi politik di aula redaksi koran ini, Senin kemarin (14/1/08). Kritik terhadap pilkada pada umumnya berkisar pada kualitas proses dan hasil yang belum sesuai dengan harapan banyak orang. Pilkada dianggap belum memenuhi idealisme demokrasi.

Diskusi yang menampilkan narasumber peneliti CSIS Dr Indra J Piliang dan antropolog Undip Prof Dr Mudjahirin Thohir MA itu diwarnai kritik-kritik tajam, termasuk dari kalangan pengurus partai di Jateng. Thontowi Jauhari dari PAN mendeteksi adanya proses "pembusukan" terhadap partai, sehingga ia memperkirakan jumlah golput akan meningkat dalam Pilgub Jateng 2008 dan Pemilu 2009.

Partai mengalami pembusukan akibat banyaknya penumpang gelap dan pembajak dari luar yang sekonyong-konyong menjadi elite partai. Di luar itu, etos pragmatisme begitu kental mewarnai perlakuan elite partai terhadap pilkada. Akibatnya kepercayaan pemilih dan rakyat terhadap partai cenderung menurun.

"Pembusukan" juga muncul dari sikap kalangan intelektual dan akademisi yang mengambil jarak terhadap partai. Baik Soejatno Pedro HD (Golkar) maupun Thontowi menyayangkan rendahnya minat kalangan kampus untuk masuk partai. Padahal mereka sudah membuka pintu lebar-lebar untuk kehadiran para begawan kampus itu.

Hubungan antara pragmatisme dalam pilkada dan keterbatasan SDM partai menjadi seperti lingkaran setan atau teka-teki telur dan ayam. Mana yang lebih dulu, partai kekurangan kader terbaik sehingga mereka merekrut tokoh di luar partai untuk diusung dalam pilkada dan menjalin koalisi pelangi yang tanpa dasar ideologis, atau sebaliknya spirit pragmatisme yang membuat partai mengambil jalan pintas merekrut pemimpin dari luar?

Kemajuan Demokrasi

Pragmatisme dalam pilkada harus diakui telah menghancurkan nilai-nilai ideal demokrasi. Susilo Utomo dari Puskodak Undip mengungkapkan hasil penelitiannya atas 12 pilkada kota/kabupaten di Jawa Tengah selama 2005-2006. Salah satu ciri yang menonjol adalah peran aktor ekonomi dalam pilkada. Ia menyebutnya sebagai peran "economic and political operator".

Para operator itu melihat pilkada hanya dari kacamata proyek. Semangat bagi-bagi kue proyek mendominasi desain pilkada, sehingga kandidat yang memenangi pilkada terjebak dalam "politik remote control". Kepala daerah akhirnya disetir oleh kepentingan investor atau pialang politik.

Wajar jika Prof Mudjahirin menganggap pemilu dan pilkada adalah agenda politik tanpa perubahan nasib bagi rakyat. Keduanya telah kehilangan ruh suci atau "aura sakralitasnya", sehingga yang tinggal adalah sistem ijon, kongkalikong, dan nafsu kekuasaan.

Tetapi Indra Piliang berpendapat lain. Setelah membandingkan kemajuan demokrasi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina, kita patut berbangga bahwa dalam beberapa hal sistem politik dan demokrasi Indonesia masih lebih baik.

Di Filipina misalnya, ditinjau dari teori transisi demokrasinya Samuel Huntington, yang terjadi adalah transisi demokrasi yang permanen. Artinya, sistem demokrasi Filipina hanya berputar-putar dari transisi ke transisi tanpa bentuk final yang jelas.

Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan demokrasi yang pesat sejak era reformasi yang berujung pada pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hanya saja, ketika tahapan demokrasi melompat, derajat nilai-nilai sosial dan ekonomi justru sedang menurun tajam. Terciptalah banyak lubang, paradoks, dan dilema dalam sistem politik yang belum sempurna.

Karena itu, pikiran-pikiran kritis perlu terus ditumbuhkan agar sistem politik kita betul-betul demokratis, tidak sekadar demokratis secara prosedural. Harapan narasumber dan peserta diskusi pada kalangan intelektual kampus dan pers untuk mengontrol dan mengarahkan proses demokratisasi pemilu dan pilkada patut didukung. Merekalah yang seharusnya mengemban tugas penting sebagai "penjaga moral" sistem politik kita.

Bila kaum cendekiawan dan insan pers masih peduli pada perbaikan sistem demokrasi kita, maka bangsa ini -- termasuk di dalamnya partai politik -- masih punya masa depan. (62)

-- Penulis adalah wartawan Suara Merdeka dan wakil ketua Mapilu-PWI Jateng