JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2007, didominasi kasus politik uang atau ''sembako'' politik. Hal ini tidak bisa dihindari karena belum ada korelasi kesejahteraan rakyat sehingga bisa mengancam demokrasi.

Demikian kesimpulan Evaluasi Pilkada 2007 yang dilakukan Jaringan Pendidikan Pemantau Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dengan pembicara Kordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow, Pengamat Politik Lokal LIPI Dr Lili Romli dan anggota Fraksi PDI-Perjuangan Aria Bima di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat, Jumat (11/01).

Jeirry, dalam pemantauan pilkada di 38 daerah pada 2007, kasus pemberian ''sembako'' politik mencapai 64 persen, sedangkan kampanye negatif 73 persen. Namun urutan pertama kasus adalah pendaftaran pemilih yang mencapai 87 persen.

Karena itu, kata dia, diperlukan aturan yang jelas, pendidikan politik masif bukan hanya rakyat pemilih tapi juga elite politik dan parpol agar menghindari cara-cara menghalalkan segala cara dalam berkompetisi di Pilkada.

''Menghalalkan segala cara yang bisa menimbulkan konflik dan mengancam demokrasi lokal dan integrasi di masyarakat,'' ujarnya.

Aria Bima tidak membantah hasil pemantauan JPPR soal maraknya kasus ''sembako'' politik pada Pilkada. Pasalnya, berkaitan erat dengan tingkat kemiskinan yang cenderung meningkat di tingkat bawah, sehingga proses politik tidak bisa lepas dari masalah itu.

Anggota DPR asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu memberi contoh, kalau dia berkunjung ke daerah pemilihan saat reses dan melakukan penyerapan aspirasi. ''Yang mereka tanya bawa apa, bukan tanya informasi apa yang akan disampaikan. Artinya mereka butuh sesuatu.''

Bahkan, Bima mengaku harus mengeluarkan uang Rp 20 ribu untuk setiap petani yang diundang melakukan pertemuan sebagai ganti meninggalkan pekerjaan bertani. ''Itu realitas, bahwa yang mereka butuhkan adalah sembako karena terbelit kemiskinan,'' ujarnya.

Bima mempertanyakan soal hubungan demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Bahkan dia mengamini pendapat soal kekhawatiran demokrasi akan hilang jika pendapatan perkapita penduduk itu Rp 6.000/orang.

Soal sembako politik, Bima tetap optimistis bahwa rakyat sekarang memiliki kecerdasan, dan tetap memilih calon yang berkualitas, mesti tetap menerima uang atau sembako dari calon, kalau perlu menerima dari semua calon. ''Itu karena mereka butuh lantaran miskin.''

Kesejahteraan

Lilik Romli, melihat semua masih dalam proses, sehingga kasus-kasus maraknya sembako politik jangan dijadikan alasan untuk menarik kembali demokrasi di daerah yang sedang berjalan. ''Ada kekurangan, perlu diperbaiki aturan-aturannya.''

Dari sisi kesejahteraan, menurutnya, mulai nampak karena hampir semua calon pada pilkada mengampanyekan pendidikan dan pengobatan gratis, yang dijadikan program jika terpilih. ''Jadi banyak alternatif calon pemimpin dari lokal,'' ujarnya.

Sependapat dengan Bima, soal "sembako" politik akan hilang dengan sendiri seiring peningkatan kesejahteraan. ''Ini proses, lama-lama akan hilang. Apalagi jika muncul calon independen, maka parpol akan berkompetisi, kalau tidak berkualitas dan hanya mengandalkan baik hati karena suka bagi-bagi sembako, akan ditinggalkan pemilih,'' tandasnya.

Pada bagian lain, JPPR juga menngemukakan data soal koalisi pada pilkada, bahwa calon dari koalisi partai nasionalis dan Islam banyak memperoleh kemenangan mencapai 55 persen. Jumlah itu signifikan dibanding dengan koalisi sama-sama partai nasionalis saja (31 persen) atau hanya partai Islam saja (8 persen).

''Ini menunjukkan bahwa rakyat cenderung mendukung pemimpin yang dapat dukungan berbagai pihak, tidak ekslusif. Temuan lain calon incumbent banyak yang kalah pada Pilkada 2007, karena masyarakat ingin perubahan,'' ujar Jeirry.(di-48)