logo SUARA MERDEKA
Line
Jumat, 11 Januari 2008 SEMARANG
Line

Wali Kota: Kewenangan Mengadili di PTUN

  • Gugatan Class Action Pendidikan

SEMARANG- Para penggugat tidak membantah dan mengakui, mencantumkan petitum berupa permohonan majelis hakim untuk membatalkan dan mencabut SK Wali Kota Semarang No 188.3/2003 tentang Penundaan Pelaksanaan Pasal 13 Perda No 1/2007.

Dalam jawaban para tergugat, sudah jelas dan tegas disebutkan hal itu bertentangan atau menyimpang dari ketentuan acara perdata.

Permohonan menyatakan batal atau mencabut sebuah objek produk hukum tata usaha negara, harusnya diajukan ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), bukan kepada Pengadilan Negeri.

Demikian dikemukakan kuasa hukum Wali Kota Sukawi Sutarip (tergugat), Dwi Saputra SH, Ferry Sataryanto SH, dan Warisno SH, dalam sidang lanjutan gugatan class action penyelenggaraan pendidikan, di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Rabu (9/1).

Pernyataan Dwi Saputra dkk tersebut, adalah menanggapi eksepsi kuasa hukum penggugat dari LBH Semarang yang disampaikan dalam sidang sebelumnya, menyangkut kewenangan mengadili dalam sengketa penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Kuasa hukum tergugat menekankan, tidak benar Keputusan Wali Kota a-quo ditujukan kepada Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, Sekda, Kadinas Pendidikan, dan Kepala Satuan Pendidikan Negeri se-Kota Semarang. Sebab, salinan keputusan yang diserahkan hanya bersifat pemberitahuan penerbitan Keputusan Wali Kota.

"Dalam diktum ketiga Keputusan Wali Kota disebutkan bahwa pelaksanaan keputusan diserahkan kepada Kepala Satuan Pendidikan Negeri Kota Semarang. Adapun tindakan Wali Kota menerbitkan Keputusan No 188.3.203 tersebut, disebabkan situasi dan kondisi yang memengaruhinya," kata Dwi.

Diungkapkan, dalam konsideran: menimbang huruf (c) yang berbunyi "Bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPD) Kota Semarang tahun 2007 telah menimbulkan polemik di masyarakat, sehingga dilakukan penundaan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Perda dimaksud."

"Bahwa menerbitkan sebuah keputusan adalah kewenangan wali kota sebagai sebuah kebijakan berkenaan dengan kondisi nyata yang berkembang. Harus dipahami para penggugat, tindakan menerbitkan keputusan dimaksud, sebab dalam keputusan tersebut sama sekali tidak mengatur hal baru yang berbeda dari ketentuan Perda. Penundaan itu, merupakan wewenang penuh wali kota," papar Dwi Saputra.

Bahwa jika para penggugat meyakini Keputusan Wali Kota No 188.3/203 tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, lanjut kuasa hukum wali kota, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (MA) No 1/1999, seharusnya yang dilakukan penggugat adalah melakukan uji materiil ke MA.

Dalam sidang yang diketuai hakim Charles BW itu, kuasa hukum Sukawi Sutarip mengutarakan, karena menyangkut kewenangan absolut, maka tergugat memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sela dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Sebelum sidang ditutup, hakim ketua mengajak berunding para pihak, kapan sidang akan dilanjutkan. Dalam sidang berikutnya, majelis hakim akan menyampaikan putusan sela. Dalam persidangan Rabu lalu, dari penggugat, diwakili Siti Rahma SH. Disepakati, persidangan diteruskan 14 Januari mendatang.(H30-41)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA