SM/dok Amirudin

SEMARANG -Untuk membangun pemerintahan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan, partai besar terutama PDI-P dan PKB disarankan berkoalisi dengan memperhatikan calon yang memiliki kemampuan manajemen pemerintahan yang baik.

''Rakyat tentu sangat berharap, pasca-pilgub pemerintahan daerah dapat berlangung efektif, kredibel, dan solid sekali pun berada dalam matra polarisasi politik yang sangat beragam,'' kata Amirudin, dosen FISIP Undip, Minggu (6/1).

Ketua Mapilu-PWI Jateng itu mengusulkan koalisi model minimal winning coalition, yakni pola kerja sama antarpartai besar untuk maksimalisasi kekuasaan dengan mengalahkan partai kecil. Hal itu bisa ditempuh PDI-P dan PKB.

Sementara Partai Golkar sudah menentukan pasangan yakni Bambang Sadono-Moh Adnan, sehingga tidak berkoalisi. PDI-P berlatar belakang nasionalis sekuler, sedangkan PKB nasionalis religius.

Soal koalisi yang dibangun Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menurut dia, merupakan model minimum size coalition. Itu merupakan bentuk koalisi partai yang proporsi suaranya lebih besar ke partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas.

''Sebenarnya ada tiga model koalisi partai. Di samping yang dikembangkan PKS dan Demokrat, serta model yang bisa dipakai PDI-P dan PKB, ada pula minimum range coalition atau pola kerja sama yang dibangun karena kedekatan kecenderungan ideologis,'' kata dia.

Mutlak

Dia menyatakan, koalisi dalam pemilihan gubernur mutlak diperlukan bukan saja dalam konteks pertemanan untuk merebut mayoritas pemilih. Tetapi yang lebih utama yakni mengembangkan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan lama.

''Itu hakikat koalisi yang otentik dan konstruksi koalisi agar efektif harus terbangun dengan landasan teori yang baik. Jangan sekadar koalisi layang-layang tanpa fondasi dan alas yang kuat.''

Sebenarnya, untuk dapat membangun koalisi, lanjut Amirudin, ada dua hal yang perlu dilihat, pertama, aspek kesejarahan, sedangkan kedua, ideologi partai. Aspek kesejarahan menyangkut asal usul pendiriannya yang memunculkan dua istilah, semacam partai populis (partai rakyat) yang besar karena besaran massa dan soliditasnya diikat oleh karisma dan ketokohan.

Di samping itu, partai elitis (partai kader) yang besar karena kesamaan platform dan sistem yang kuat. Dari aspek ideologi, yang menyangkut pembagian spektrum ideologi ala Eropa yang biasa dipakai sebagai pembagi partai, meliputi ideologi kiri (nasionalis-sekuler) dan ideologi kanan (nasionalis-religius).(H7,H37-62)