JAKARTA- Kondisi penegakan hak asasi manusia (HAM) pada 2008 diprediksi memburuk. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Demikian pernyataan Koalisi Organisasi Nonpemerintah HAM dan Korban Pelanggaran HAM, di antaranya Arus Pelangi, Demos, HRWG, Imparsial, Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK), Kalyanamitra, LBH Jakarta, Kontras, PBHI, Wahid Institute, dan YLBHI.

Menurut Direktur LBH Jakarta Asfinawati, peserta pemilu, baik partai politik maupun calon presiden akan lebih memperhatikan kaum mayoritas dalam masyarakat. "Padahal, korban pelanggaran HAM biasanya kaum minoritas atau yang marginal di masyarakat," katanya dalam acara Proyeksi Penegakan HAM 2008 di Gedung YLBHI, Kamis (3/1).

Peserta pemilu tentu akan lebih memperhatikan kaum mayoritas karena merupakan potensi untuk memperoleh dukungan suara. Dia menjelaskan, berkaca dari kondisi yang terjadi pada 2007, ada kecenderungan pelanggaran HAM oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. "Dan pemerintah telah membiarkan kondisi ini terus terjadi," tandasnya

Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan, isu HAM tidak menjadi sesuatu yang menarik bagi partai maupun calon presiden yang akan berlaga dalam pemilu. Hal yang lain, lanjutnya, orang yang kini hangat diberitakan akan mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden justru bermasalah dalam kasus pelanggaran HAM. "Mereka diduga bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM, misalnya dalam kasus Timor Timor," tegasnya.

Dia menjelaskan, tidak tertutup kemungkinan isu HAM menjadi komoditas politik. "Saya pastikan, jika itu hanya komoditas, maka kasus tersebut tidak akan selesai," tegasnya.

Asfinawati menambahkan banyaknya kegagalan penegak hukum untuk menghukum para pelaku kejahatan. Hal ini semakin menguatkan dugaan proses hukum hanya sebagai bagian dari pelembagaan kejahatan tanpa hukuman atau impunitas. "Pelembagaan impunitas ini semakin memupuskan harapan para korban kejahatan dan pelanggaran HAM untuk meraih keadilan," tegasnya.

Sementara itu, Romo Sandiawan dari JRK menyatakan, pemerintah dinilai masih tidak konsisten dalam kebijakan penegakan HAM. Faktor yang kian mempersulit adalah berlanjutnya kebijakan ekonomi liberal. Kemudian, lanjutnya, kebijakan yang hanya mengutamakan keamanan yang justru mengancam kebebasan masyarakat sipil seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara.

Berdasarkan perkembangan ini, lanjutnya, proyeksi politik, implementasi, atau realisasi HAM tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara maupun partisipasi pihak lain. "Pantas dipertanyakan komitmen partai dan tokoh politik maupun pemerintah terhadap pemajuan dan perlindungan hak-hak manusia," ujarnya.

Dalam rekomendasi yang dibacakan Direktur Eksekutif Kalyanamitra Rena Adriani, koalisi HAM mendesak pemerintah SBY-JK untuk konsisten dalam kebijakan HAM, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Koalisi juga mendesak agar pemerintah, DPR, dan lembaga yudikatif mengubah paradigma dalam memajukan HAM dan konsisten dalam mengharmonisasikan produk hukum yang belum sesuai HAM, misalnya RUU KUHAP dan KUHP.

"Pemerintah juga harus mengubah kerangka kebijakan ekonomi leberal ke arah kebijakan ekonomi dan sosial yang berorientasi pada perbaikan realisasi hak-hak rakyat atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan," tegasnya.(J13-60)