SEMARANG - Pemeriksaan Bupati Batang Bambang Bintoro dalam kasus dugaan korupsi dana tunjangan persiapan pensiun APBD 2004, terkendala izin Presiden. "Sebagai kepala daerah, untuk penyidikan terhadap dia (Bambang Bintoro) harus ada izin dari Presiden. Ini yang sampai sekarang belum turun juga. Jadi kami terhalangi izin itu," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng Kadir Sitanggang kepada pers, Kamis (3/1), di Kantor Kejati, Jl Pahlawan Semarang.

Didampingi Aspidsus Kejati Uung Abdul Syakur, Kadir menyatakan, penyidik Bagian Pidana Khusus Kejati saat ini masih memperdalam keterkaitan antara mantan Kabag Keuangan Pemkab Batang Sri Sugiyanti dengan Bupati Bintoro. "Untuk kasus setingkat bupati, kami kan butuh metode khusus."

Dalam kasus tersebut, penyidikan terhadap tersangka Sri Sugiyanto dilakukan Kejari Batang, sementara pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Bupati Batang, dilakukan Kejaksaan Tinggi Jateng. Sekitar dua puluh anggota DPRD periode 1999-2004 mengaku telah menerima uang dari Bupati di Ruang Mawar Pemkab sehari sebelum purnatugas. (H30-62)