SEMARANG- Dugaan ketidaksesuaian penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007 untuk pendidikan mencapai Rp 800 juta dari alokasi sebesar Rp 482 miliar. Ketidaksesuaian itu meliputi pelaksanaan rehabilitasi fisik bangunan sekolah, pengadaan mebel, pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan (alat peraga, buku pengayaan keterampilan, buku refrensi dan mesin ketik).

Temuan itu dilaporkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Anti Suap dan Korupsi (Grasi) Jateng kepada Komisi D DPRD Jateng, Rabu (2/1). Sebelumnya mereka telah melaporkan temuan itu kepada Kejari Jateng.

Koordinator Tim Monitoring dan Evaluasi Grasi Emha Saiful Mujab mengatakan modus dugaan penyimpangan itu terjadi seputar penggelembungan anggaran sampai korupsi bahan baku. Seperti rehabilitasi sekolah, ternyata banyak tidak sesuai dengan rancangan anggaran bangunan (RAB).

''Bila tertulis bahan bakunya dari kayu ulin, ternyata pelaksanaannya diganti kayu mahoni. Ada yang tertulis bahannya dari alumunium ternyata diganti dengan plastik. Bentuk-bentuk seperti ini korupsi bahan baku,'' kata dia di hadapan Ketua Komisi D Rukma Setya Budi.

Penggelembungan

Soal penggelembungan pengadaan alat tulis dan buku perpustakaan, misalnya, tertulis nilai pengadaan mesin ketik seharga Rp 1 juta, tetapi dibeli dengan harga Rp 500 ribu, alat peraga sekolah dari harga Rp 17 juta sampai 20 juta, ternyata realisasinya hanya Rp 12 juta sampai Rp 13 juta.

Belum lagi pada pengadaan buku jika dalam ketentuan pengadaan buku mencapai 400 eksemplar, namun realisasinya hanya 250 eksemplar.

''Kondisi itu terjadi hampir di semua sekolahan, seperti di Blora, Batang dan Kendal,'' tandasnya.

Terjadinya kasus itu karena lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat.

Bahkan dari hasil temuan itu ada sejumlah oknum pejabat dinas setempat diduga ikut ''bermain'' dalam DAK. ''Artinya sekolah-sekolah sudah dikompromikan untuk menunjuk salah satu rekanan yang sudah ditetapkan oleh dinas,'' lanjutnya.

Ketua Komisi D DPRD Jateng, Rukma Setya Budi menegaskan temuan ini merupakan masukan untuk ditindaklanjuti. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi E yang juga membidangi masalah pendidikan. (H37,H7-77)