logo SUARA MERDEKA
Line
Kamis, 03 Januari 2008 NASIONAL
Line

Perekrutan Staf Ahli DPR dari Lembaga Independen

JAKARTA- Untuk menjamin profesionalitas dan menghilangkan potensi KKN, perekrutan 550 staf ahli untuk anggota DPR akan dilakukan melalui lembaga outsourcing. ''Yang direkrut menjadi staf ahli bukan konco atau keluarga. Untuk itu, lembaga yang akan melaksanakan perekrutan adalah lembaga outsourcing seperti dari Universitas Indonesia atau lembaga sejenis di bidangnya,'' kata Ketua DPR Agung Laksono dalam jumpa pers di ruang pimpinan DPR, Jakarta, Rabu (2/1).

Dia menjelaskan, staf ahli yang dibutuhkan DPR adalah orang yang ahli di bidang legislasi dan penganggaran. ''Penekanannya adalah tidak ada hubungan kepartaian dan kekoncoan, yang ada hubungan keilmuan,'' tambahnya.

Menurutnya, perekrutan staf ahli ini merupakan salah satu bentuk capacity building, sehingga para staf ahli tersebut diharapkan dapat membantu tugas-tugas kedewanan dalam kerangka fungsi legislasi, bujeting, dan pengawasan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, perekrutan 550 staf ahli anggota DPR ini akan selesai pada tahun ini. ''Nanti masalah kriterianya, bagaimana dan kisaran gajinya berapa akan diumumkan secara terbuka.''

Staf ahli, lanjut Agung, akan membantu anggota dewan sehubungan masih banyaknya UU yang harus diselesaikan DPR. Dengan adanya staf ahli ini, DPR dapat menyelesaikan UU dengan tetap mengutamakan kualitas dan produk UU yang dihasilkan dapat diterima rakyat Indonesia.

Ubah Tatib

Sementara itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Effendy Choirie menyambut baik niat Ketua DPR menyederhanakan mekanisme paripurna. ''Gagasan itu sangat baik, karena selama ini sidang paripurna bertele-tele. Tapi, harus konkret dengan merubah tata tertibnya, jangan hanya wacana saja,'' ujarnya.

Selain itu, untuk mengefektifkan kerja-kerja DPR agar dapat dipahami oleh publik, pimpinan DPR harus berubah menjadi public relations yang baik untuk menjelaskan posisi dewan kepada rakyat.

''Akibat kelemahan pimpinan yang menjadi juru bicara, seringkali pemberitaan soal DPR selalu miring. Padahal kita juga kerja, tapi tidak muncul beritanya,'' katanya.(J22-49)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA