JAYAPURA - Banyaknya kritik dan hujatan terhadap DPR di tahun 2007 membuat Ketua DPR Agung Laksono prihatin. Seiring masuknya tahun baru 2008, Agung berharap kinerja DPR lebih baik dan lebih memikirkan rakyat.

"Tahun 2007 kritik dari masyarakat kami jadikan evaluasi untuk memperbaiki diri di tahun 2008 ini. Kita berharap DPR lebih menunjukkan kinerjanya untuk rakyat," kata Agung di sela-sela penyambutan perayaan Tahun Baru 2008 di Jayapura, Papua, Selasa (1/1).

Untuk memperbaiki kinerja parlemen di tahun 2008, sebagai pimpinan DPR, Agung usul agar dilakukan pembatasan kunjungan ke luar negeri untuk alat kelengkapan DPR yang berbau studi banding. Sebagai gantinya perpustakaan dan penambahan referensi akan ditingkatkan.

"Saya usul mulai tahun 2008 ini kunjungan luar negeri hanya untuk pansus-pansus saja, badan-badan dan komisi yang tidak begitu membutuhkan tidak usah ada lagi. Jadi kami nggak disorot jalan-jalan terus," kata Agung.

Selain mereformasi sistem kunjungan ke luar negeri, Agung juga mengusulkan sistem pengambilan keputusan di paripurna diubah. Sebagai gantinya, paripurna menjadi sidang yang membicarakan urusan rakyat.

"Selama ini kami banyak membuang waktu, untuk pengambilan keputusan ada pembacaan sikap fraksi dari pansus sampai paripurna. Ini yang membosankan sehingga banyak yang tidak hadir. Ke depan, paripurna saya usul dijadikan forum memperdebatkan masalah rakyat, ini akan membuat anggota semangat untuk hadir," terangnya

Meski demikian, Agung menegaskan gagasan ini baru sebatas usul. Dia berharap usulannya itu mendapat dukungan dari anggota dan fraksi-fraksi di DPR.

Saat ditanya usulan FPKS mengenai pembubaran BURT karena dituduh sebagai biang kerok merosotnya citra DPR, dengan tegas Agung menyatakan tidak setuju. Namun dia mengakui perlu perbaikan menyeluruh di BURT yang lebih merakyat kebijakannya.

"BURT itu kan lembaga yang mengontrol Setjen DPR. Kalau dibubarkan nggak ada yang ngontrol. Bahwa masih ada kekurangan, itu ya. Tetapi solusinya jangan dibubarkan, melainkan diperbaiki untuk lebih berpihak rakyat," pungkasnya. (dtc-62)