JAKARTA- Pengerahan massa bukanlah cara terbaik untuk menunjukkan keberatan terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan Pilkada Sulawesi Selatan. Langkah terbaik menyikapi keputusan MA dapat dilakukan dengan melakukan upaya hukum.

''Caranya bisa dengan melakukan peninjauan kembali (PK). Saya menyarankan, pihak yang tidak puas melakukan langkah hukum, bukan pengerahan massa atau aksi anarkis lainnya,'' kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (27/12).

Dia menambahkan, siapa yang akan melakukan PK harus jelas. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel adalah pihak yang paling pantas. ''Jadi bukan partai politik (parpol). Karena yang mengajukan persoalan adalah KPU,'' ujarnya.

Menurut Agung, seringkali keputusan MA menimbulkan kesulitan dalam praktik di lapangan.

''Akibatnya seperti ini. Apalagi seperti diketahui, ada dissenting opinion dari dari majelis hakim. Dari lima orang, yang dua menolak keputusan itu, sehingga, pro dan kontra sudah terjadi sebelum keputusan MA dikeluarkan.''

Karena itu, Agung meminta MA berhati-hati saat memutuskan masalah-masalah yang memiliki dampak politik. Keputusan MA bisa menjadi preseden dalam mengatasi sengketa Pilkada. Selain itu, orang bisa lebih menghargai keputusan MA dibanding dengan proses pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meminta agar semua pihak yang bersaing dalam Pilkada Sulsel berpikir jernih dan menahan diri selama proses hukum terkait Pilkada tersebut masih berlangsung. Jangan langsung pasang baliho besar-besaran mengucapkan selamat telah memenangkan Pilkada Sulsel.

''Marilah menahan diri selama proses berlangsung. Saya sudah minta jajaran Pemda disana untuk mengingatkan kedua pihak agar berfikir jernih dan menahan diri,'' kata Mendagri di sela-sela acara peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-35 di Depdagri, kemarin. (H28,F4-49)