JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat sehingga rakyat membutuhkan sosok perubahan yang baru. Pemerintah telah gagal menunaikan janjinya yang dicatat oleh media.

Hal tersebut dikatakan Koordinator Komite Indoensia Bangkit Rizal Ramli dalam acara refleksi akhir tahun Indonesia yang diselenggarakan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Jakarta Media Center (JMC), Rabu (26/12).

Terkait dengan kegagalan tersebut, dia mencontohkan masalah pengangguran yang makin tinggi, industri ma-nufaktur hancur, dan penduduk miskin juga makin banyak. Karena itu, Rizal mempertanyakan pernyataan SBY yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah pada tempatnya.

Dia juga menuding pemerintah melakukan manipulasi pendataan jumlah masyarakat miskin dan pengangguran. ''Manipulasi ini dilakukan dengan mengubah metodologi penghitungan, dan justru bukan melakukan penanggulangan kemiskinan,'' ujarnya.

Menurut Rizal Ramli, Rezim Soeharto pernah dua kali melakukan rekayasa statistik. Pertama, rekayasa produksi beras, dan kedua rekayasa data kemiskinan tahun 1980-an. Namun justru pemerintahan SBY-JK sekarang sering melakukan rekayasa seperti dalam metodologi perhitungan pengangguran dan kemiskinan.

Makin Banyak

Dia mengaku kaget dengan ungkapan SBY yang menyatakan Indonesia sudah berada dalam jalur benar. Menurutnya, Indonesia justru masih banyak menghadapi masalah dan belum berada dalam track yang benar. ''Saya kaget oleh ungkapan SBY yang mengatakan kita sudah dalam track yang benar. Kalau demikian memang sudah pantas kita tidak memilihnya di masa mendatang,'' tandasnya.

Menyinggung soal kepemimpinan nasional, Rizal menyatakan, Indonesia memerlukan pemimpin baru sebab pemimpin saat ini dianggapnya telah gagal. Dikatakan, pada krisis 97-98 yang terpukul itu kalangan konglomerat dan mayoritas masyarakat tidak terlalu merasakan. ''Tetapi sekarang, kalangan konglomerat sudah kembali, professional sudah baik, tetapi mayoritas masyarakat justru lebih sulit,'' tandasnya.

Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI menilai, pemerintahan SBY-JK hanya mampu melakukan image building atau politik tebar pesona. KAMMI mendukung munculnya pemimpin nasional yang berjiwa muda, progresif, berpihak kepada kedaulatan dan kemandirian nasional dan memiliki kemampuan mengelola potensi nasional.

Menurut Ketua Umum KAMMI Taufik Amrullah, tidak ada yang bisa diharapkan dari pemerintahan SBY-JK. Sebab, Pemerintah tidak sungguh-sungguh melakukan perubahan nasional.

''Semua gerakan yang muncul sepanjang tahun 2007 merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi bangsa. Rezim SBY-JK belum secara nyata menunjukkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,'' ujarnya. (J13-49)