JAKARTA- Kebijakan cuti bersama membuat para birokrat menjadi tidak produktif, menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, tidak benar. Sebab, selain sudah dibahas secara mendalam dengan tiga menteri, cuti 12 hari setahun merupakan hak PNS.

''Cuti merupakan hak bagi pegawai negeri setelah bekerja. Masak, jatah cuti untuk mereka kita kurangi? Meski dasar peraturannya berbeda, karyawan swasta juga mendapat jatah cuti yang sama,'' katanya, semalam.

Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi kritikan sejumlah anggota DPR soal kebijakan cuti bersama yang dianggap membuat birokrat tidak produktif. Menneg PAN menjelaskan, cuti bersama diberlakukan mengingat adanya hari raya Idul Adha, Natal, dan tahun baru yang jatuhnya berdekatan. Jadi, tidak salah jika PNS menikmati jatah cutinya.

''Toh PNS dilarang mengambil cuti diluar jatahnya. Saya justru mendapat banyak surat dari biro perjalanan, pengusaha hotel dan restoran, yang bersyukur dengan adanya libur panjang. Hotel-hotel menjadi penuh sesak dan ini menguntungkan masyarakat,'' katanya.

Taufiq Effendi menjelaskan, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dengan Surat Keputusan Bersama Menteri (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menneg PAN dengan berkoordinasi dengan Menko Kesra.

''Jadi kebijakan itu sudah dipertimbangkan secara masak-masak. Jika ada kritikan bahwa birokrat jadi tidak produktif, hal itu perlu dibuktikan. Namun adanya tanggapan positif juga perlu dipertimbangkan.'' (H28-49)