PARA ahli antropologi sering menyebut masyarakat politik kita adalah masyarakat yang unik dan complicated. Bukankah setiap warga negara yang menjadi bagian dari warga masyarakat politik sekaligus juga merupakan bagian dari warga masyarakat budaya yang multikarakteristik.

Mereka selain menjadi warga masyarakat Provinsi Jawa Tengah, ternyata juga sebagai bagian dari warga kelompok budaya tertentu yang amat beragam menurut latar belakang suku, agama, ras, antargolongan, dan gender (SARAG).

Selain itu mereka juga merupakan bagian dari warga mayarakat budaya lainnya yang pola pikir dan corak perilakunya terbangun menurut pelapisan sosial; wong cilik, kelas menengah, dan kelas atas.

Tidak mustahil kalau kemudian di tengah kehidupan sosial politik sehari-hari, mereka menyandang peran sebagai warga masyarakat Provinsi Jawa Tengah, tetapi sekaligus juga wong Banyumas, muslim (santri/abangan), warga suatu parpol, warga dari ormas dan ornop tertentu, laki/perempuan, dan dari kelas wong cilik/menengah/atas.

Seluruh atribut sosial budaya itu bukanlah sekadar pajangan identitas tanpa makna. Tetapi sesungguhnya merupakan unsur budaya yang selalu mereka pegang bahkan dikemas menjadi bagian dari perjuangan eksistensial baik secara kultural maupun struktural melalui berbagai situs kekuasaan di semua lini.

Apakah di jalur ormas; birokrasi; parlemen; lembaga nonstruktural semacam KPU, KPI, Panwas; kampus, dan lembaga-lembaga lain yang strategis.

Mereka berharap melalui perjuangan eksistensial itu akan membawa implikasi pada lahirnya peningkatan dan penguatan kelompok budaya dalam kerangka mewujudkan diri sebagai pranata sosial yang benar-benar dapat menjadi medium bagi peningkatan kesejahteraan dan hakekat hidup manusia.

Itulah rumitnya mengelola tata pemerintahan di mana warga masyarakat politiknya sangat multiidentitas.

Mereka penuh dengan kepentingan, kebutuhan, harapan, ideologi dan sekaligus potensi faksional yang sangat beragam. Dan hal itu tentu memerlukan sentuhan politik kebudayaan dalam kerangka NKRI yang harus terwujud dalam tata kelola pemerintahan yang memiliki sensitivity of pluralism.

Penulis bersyukur birokrasi pemerintahan kita telah mereformasi diri, tidak lagi kaku dan terlalu hirarkis. Tata kelola pemerintahan di daerah secara perlahan sudah mulai mengarah ke era community-owned government- pemerintahan milik masyarakat yang merupakan salah satu ciri dan model birokrasi yang reformis.

Di situ pemerintahan diharapkan dapat berlaku sebagai penyetir dari sejumlah kebutuhan dan potensi faksional masyarakat yang multikarakteristik, dan bukan sebagai pendayung di depan yang gagah perkasa menggendong masyarakat ke suatu tujuan.

Stimulan

Pilkada langsung sesungguhnya merupakan stimulan bagi pemerintahan kita agar makin terarahkan dan dapat dirasakan sebagai milik masyarakat.

Tetapi bagaimana yang terjadi dengan hasil pilkada kabupaten/kota sejak 2005-2007 ?! Apakah pemerintah kabupaten/kota telah mewujudkan diri sebagai pemerintahan yang benar-benar milik masyarakat ?!

Tentu hal itu memerlukan syarat kepedulian dari kepala daerahnya. Di sini sensitivitas pluralisme harus menjadi mainstream bagaimana kepala daerah mulai mengelola pemerintahan dan warga masyarakatnya dengan segala kompleksitasnya.

Sehingga di setiap rumusan kebijakan yang kelak akan dilaksanakan tidak menimbulkan persoalan diskriminasi, etnosentrisme, dan pilih kasih di kemudian hari.

Belum lama ini Jawa Tengah pernah memiliki Gubernur Mardiyanto yang punya kepekaan semacam itu. Karenanya beliau disebut sebagai seorang solidarity maker dan sekaligus problem solver yang ulung.

Iklim sejuk dan kran komunikasi yang selalu ia tanamkan di setiap kesempatan di ruang publik, ternyata membawa efek bagi lahirnya harmoni sosial di Jawa Tengah.

Dulu Presiden Soekarno adalah seorang pemimpin bertipe solidarity maker tetapi belum sebagai seorang problem solver, dan kemampuan itu ternyata ada pada Presiden Soeharto.

Ini berarti, terlepas dari golongan mana sang kandidat berasal (sipil/militer), ada baiknya mulai dipikirkan bagaimana proses Pilgub 2008 nanti dapat melahirkan kepala daerah yang benar-benar memiliki kemampuan membangun solidaritas dan sekaligus mampu memecahkan masalah yang baik.(77)

- Penulis adalah ketua Mapilu PWI Jawa Tengah, dosen Komunikasi FISIP Undip.