JAKARTA- Kebijakan cuti bersama yang diterapkan pemerintah dinilai membuat produktivitas birokrasi sangat rendah. Untuk itu, pemerintah diminta merumuskan kembali kebijakan tersebut.

''Selain menghambat aktivitas ekonomi, pelayanan terhadap warga juga terganggu,'' kata Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Alvin Lie, Selasa (25/12).

Dia mencontohkan, kantor-kantor kelurahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan layanan untuk masyarakat pun ikut cuti sampai dengan hari Rabu ini. ''Dengan cara begini, bagaimana produktivitas nasional bisa ditingkatkan,'' kritiknya.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI Lukman Hakim Saefuddin juga menjelaskan, sektor pelayanan publik seharusnya bisa berjalan sebagaimana mestinya.

''Kalaupun ada libur panjang, hal-hal yang sifatnya pelayanan publik harus diaktifkan dan jangan ikut libur. Apalagi, seringkali banyak birokrat yang justru memanjangkan liburannya,'' kata dia.

Untuk itu, dia memandang perlunya pengaturan giliran kerja, sehingga fungsi pelayanan publik bisa tetap berjalan.

''Bila ada pengaturan, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Sebab, masyarakat sering mengalami kesulitan saat akan mengurus perizinan, KTP atau hal lain yang berkaitan dengan dunia usaha saat ada libur panjang,'' tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Lukman mengusulkan agar libur panjang, selain Hari Raya Idul Fitri, hanya boleh dilakukan pada saat akhir tahun, di luar itu tidak perlu ada libur panjang.

''Selain Idul Fitri dan Natal serta Tahun Baru, tidak perlu ada libur yang dibuat panjang seperti ini. Menneg Pemberdayaan Aparatur Negara harus mempertimbangkan agar kebijakan libur panjang tidak mengorbankan fungsi pelayanan publik.''(H28-77)