TAHUN 2009 akan menjadi tahun pertaruhan politik untuk masa depan Indonesia. Karena itu, meski baru akan memasuki tahun 2008, perbincangan dan fokus perhatian tertuju pada tahun 2009. Tahun 2008 nampaknya dilihat sekadar masa antara untuk persiapan tahun 2009.

Selain Pemilu Legislatif, tahun 2009 akan menjadi pengalaman kedua bagi Indonesia memilih pasangan presiden dan wakil presiden secara langsung. Apa yang harus dilakukan pada tahun 2008 agar Pemilu 2009 benar-benar dapat menjadi ajang pertanggungjawaban politik bagi pemeritahan perwakilan yang bekerja untuk periode 2004-2009, dan sekaligus ajang penentuan kepemimpinan politik untuk periode 2009-2014?

Pertama, agar dapat menuntut pertanggungjawaban dari para pemimpin pemerintahan 2004-2009, rakyat umumnya dan masyarakat pemilih khususnya perlu memperoleh informasi yang lengkap mengenai hasil-hasil yang telah dibuahkan oleh para pemimpin itu bagi kualitas hidup masyarakat. Informasi semacam ini penting agar rakyat dapat memberikan penilaian yang tepat tentang kinerja mereka.

Seyogianya para pemimpin itu tidak menyembunyikan diri di balik alasan kesibukan sehari-hari untuk menghindari tanggung gugat dari rakyat. Demikian juga, rakyat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mencari tahu tentang tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh para pemimpin bagi kemaslahatan masyarakat.

Ini perlu karena akan menentukan apakah masyarakat pemilih akan memilih kembali mereka sebagai ganjaran atas keberhasilan, atau sebaliknya akan memilih pemimpin baru sebagai hukuman atas kegagalan para pemimpin lama. Dengan cara ini, rakyat akan menentukan pilihan dengan akal sehat lebih dari pada dengan rasa kedekatan hubungan dengan para pemimpin (irasional). Jika ini dapat dilakukan jelas akan menjadi sumbangan penting bagi kemajuan demokrasi dalam pemilu Indonesia.

Tentu saja penilaian harus diberikan bukan hanya terhadap kinerja pasangan presiden dan wakil presiden yang tengah berkuasa saat ini, tetapi terhadap kinerja partai-partai politik di parlemen, baik partai-partai pendukung pemerintah maupun partai-partai yang menjadi (menyatakan diri sebagai) oposisi pemerintah.

Pimpinan Transformatif

Kedua, pertaruhan tahun 2009 juga akan ditentukan oleh kualitas calon-calon pemimpin yang tersedia. Kualitas ini tentu saja sangat tergantung pada bagaimana calon-calon pemimpin itu menampilkan visi, membuktikan integritas dan menyajikan kebersediaan untuk ditanggunggugat.

Indonesia masa depan akan membutuhkan pemimpin yang mempunyai jiwa dan semangat kepemimpinan, keterbukaan untuk menungdang partisipasi publik, dan keberanian untuk mematuhi hukum secara konsekuen dan konsisten.

Pemimpin yang berjiwa kepemimpinan akan menjalankan kekuasaan bukan untuk menguasai (menjajah) melainkan untuk memberdayakan masyarakat. Dia memberi contoh dan menyediakan fasilitas bagi keberdayaan masyarakat.

Demikian juga, pemimpin bersemangat partisipatoris. Ini merupakan pemimpin yang sadar partisipasi adalah hak setiap warga negara yang digunakan secara bertanggungjawab. Karena itu, pemimpin seperti ini akan mengundang siapa pun warga negara untuk terlibat dalam setiap pembuatan kebijakan umum. Dan, sudah terbukti pelibatan masyarakat dalam proses seperti ini menghasilkan kebijakan umum yang bermaslahat.

Pemimpin yang berani menunjukan kepatuhan kepada hukum yang berlaku merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Pemimpin seperti ini akan memberi contoh kepada masyarakat kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban setiap warga negara. Dan, hanya dengan kewajiban yang tegak seperti ini, pemberantasan korupsi akan bisa berefek pada kesejahteraan umum.

Ketiga, agenda krusial masa depan Indonesia tidak akan jauh dari peluang masyarakat untuk memperoleh pemimpin dengan tiga sifat dasar di atas. Alasannya sederhana saja. Indonesia telah memiliki apa saja sumber-sumber untuk maju dan berpacu dengan perkembangan jaman. Tetapi satu saja yang belum dimiliki yaitu pemimpin yang visioner, memberi contoh dan menfasilitasi, yakni: pemimpin yang transformatif.

Pemilu 2009 sudah seyogyanya untuk digunakan masyarakat untuk memilih pemimpin yang transformatif seperti itu. Ini tantangan terbesar masyarakat Indonesia. Kegagalan memilih pemimpin seperti itu akan berarti penderitaan untuk kurun waktu yang makin panjang lagi.

Pemilu 2009 masih dua tahun lagi, namun bukan waktu yang lama. Sepanjang tahun 2008 yang akan datang ini, kita perlu pandai-pandai menilai siapa pun tokoh, tua maupun muda, yang cocok dan memenuhi kriteria pemimpin yang transformatif seperti itu.

Kepemimpinan, partisipasi dan penegakan hukum menjadi kata-kata kunci bukan hanya untuk memandu penilaian kita terhadap para calon pemimpin, tetapi juga untuk menetapkan usaha-usaha bersama kita keluar dari kemelut sosial, politik dan ekonomi pasca-Pemilu 2009.(77)