logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 26 Desember 2007 NASIONAL
Line

LAPORAN AKHIR TAHUN BIDANG OLAHRAGA

Ditunggu, "Penegakan" Keadilan dalam Pendanaan Olahraga

Unsur keadilan dalam pembinaan olahraga dilihat dari perspektif alokasi anggaran pemerintah masih memprihatinkan. Perhatian pada klub-klub sepak bola yang notabene profesional, terasa berlebihan. Dalam dinamika pendanaan yang demikian, prestasi umum keolahragaan kita di level internasional belum juga menggembirakan. Berikut wawancara wartawan Suara Merdeka Muhammadun Sanomae, Budi Yuwono, Budi Winarto, dan Gunarso dengan sejumlah pakar dan pembina olahraga menyangkut berbagai persoalan keolahragaan.

BERAPA anggaran KONI Kota Semarang untuk tahun 2008? Lumayan besar, Rp 5 miliar. Tapi, jumlah itu mesti dibagi menjadi banyak item. Ada 41 cabang olahraga yang bernaung di bawah KONI kota. Mereka juga punya program rutin tahunan berupa Pekan Olahraga Warga Kota Semarang (Porwakos).

Atlet pun membutuhkan rutin. Untuk memenuhi semuanya, dana Rp 5 miliar tersebut harus dibagi-bagi. Karena itu, jika dikalkulasi, angka sisa yang diterima tiap induk olahraga mungkin tak akan lebih dari Rp 15 juta setahunnya.

Bandingkan dengan PSIS Semarang. Klub sepak bola yang sudah profesional itu malahan menerima Rp 10 miliar bersih dalam setahun. Bagaimana cara kita menilai rasa keadilannya? Rp 10 miliar untuk satu klub (profesional) dan Rp 5 miliar dibagi rata untuk 41 cabang olahraga. Semuanya berasal dari satu sumber: APBD Kota Semarang.

Apakah karena sepak bola membuat nama Semarang harum dan cabang olahraga lainnya tidak? Apakah karena sepak bola disukai masyarakat sementara cabang lain punya peminat terbatas?

Fakta semacam itulah yang sudah lama menjadi penyakit akut pola pembinaan olahraga di Tanah Air. Tak hanya Semarang. Kota-kota lain juga melakukan tindakan serupa. Pemerintah daerah dengan terbuka menggelontorkan belasan miliaan rupiah untuk satu klub sepak bola yang umumnya dipimpin oleh bupati/ wali kota, sementara cabang-cabang olahraga lain menjadi anak tiri.

Yang membuat ironis, bantuan dana miliaran itu bisa dikatakan tak memberi hasil. Terutama jika kita mengukurnya dari segi prestasi internasional. Tak pernah ada klub Indonesia yang sukses dalam persaingan kompetisi antarklub regional, Liga Champions Asia. Dari sisi timnas pun buahnya tak kalah pahit. Belum pernah Indonesia ''yang pemainnya disuplai oleh klub-klub penyedot APBD itu'' mampu berbicara di kancah internasional. Jangankan tingkat Asia atau dunia, di level ASEAN saja kita keteteran.

Peralatan Standar

Yang terjadi kita harus sering menundukkan kepala, malu, setiap kali menyaksikan timnas sepak bola atau klub-klub bertanding di luar negeri. Bangsa dipermalukan. Jerih-payah warga kota membayar pajak yang sebagian disalurkan untuk ongkos klub, nyaris tanpa penghargaan.

Tetapi apakah itu membuat kita sadar? Ternyata tidak.

"Kalau saja dana untuk klub sepak bola itu lima persennya saja dibagikan untuk membina atletik, hasilnya tentu akan luar biasa.

Kita bisa membeli peralatan standar yang dapat dimanfaatkan atlet sehingga mereka tidak kaget saat harus tampil di level internasional. Kita juga bisa mengirimkan atlet untuk beruji coba atau bertanding di luar negeri," kata Dr Khomsin MPd, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jateng, yang juga dosen senior di Universitas Negeri Semarang.

Senada dengan Khomsin, Sekretaris Umum Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) Jateng, Siti Retno Farida, juga menilai pembagian "kue" bantuan dari pemda yang tidak adil, ikut memengaruhi pencapaian atlet.

Sepak bola yang notabene hanya terdiri atas satu cabang bisa mengantongi dana bantuan Rp 14 miliar, sementara 41 cabang olahraga lain cuma kebagian Rp 5 miliar. Tentu saja kehidupan sosial atlet menjadi sangat berbeda. Para pemain sepak bola yang terbukti belum pernah mengharumkan nama bangsa dan negara hidup glamour, sementara atlet-atlet lain yang sudah mati-matian menyumbangkan darma baktinya untuk negara, banyak yang hidup "di bawah garis kemiskinan."

Bagaimana kita menjelaskan ada pemain sepak bola punya gaji Rp 50 juta perbulan ditambah tetek-bengek fasilitas harian, sementara atlet-atlet dari cabang lainnya hanya menerima insentif Rp 650 ribu sebulan. Padahal dana yang digunakan untuk sama; dari APBD!

Tak terbantahkan, sepak bola adalah cabang olahraga yang paling makmur di Indonesia. Saban tahun, setiap klub peserta Divisi Utama Liga Indonesia rata-rata menerima bantuan dana dari APBD kota/kabupaten sebesar Rp 12 miliar. Jika di Indonesia ini ada 36 klub, maka tak kurang dari Rp 500 miliar habis untuk mereka.

Belum lagi untuk tim-tim dari divisi yang lebih rendah (Divisi I, II dan III) yang juga menyedot dana tak sedikit. Jika ditotal, angkanya mungkin tak kurang dari Rp 750 miliar per tahunnya.

Dibagi

Tetapi apakah hasilnya? Hanya gemerlap di dalam rumah sendiri. Kompetisi berjalan, ada juaranya. Namun, tak banyak kualitas individu yang terlahirkan meski lebih dari 600-an pemain terlibat di dalamnya. Ketika harus bersaing di ajang internasional, gemerlap itu sirna seketika.

DR Khomsin, Siti Retno Farida, Ketua Umum PB PASI Bob Hasan dan Ketua Umum KONI Pusat Pusat Rita Soebowo memiliki pendapat sama, seharusnya dana dari pemerintah baik daerah maupun pusat, dibagi dengan pola lebih memenuhi asas keadilan.

Tidak hanya sepak bola yang dianakemaskan. Cabang lain juga harus diperhatikan sama. Benar bahwa untuk mengelola sepak bola dibutuhkan dana besar, jauh lebih besar disbanding jika membina atletik, renang, angkat besi, atau bulu tangkis.

"Tapi itu harusnya tidak menjadi alasan sepak bola selalu dapat duit besar. Bagi saya, ini bukan soal belas kasihan dan keadilan, tapi soal prestasi. Bagaimana atletik mau punya prestasi bagus jika setahunnya tak pernah dapat lebih dari Rp 100 juta sementara atlet yang dibina jumlahnya ratusan?" kata Bob Hasan.

Jadi sekarang, pekerjaan kita adalah memaksa bagaimana "kue" itu tak lagi dinikmati oleh satu cabang olahraga, melainkan dibagikan secara lebih adil. Ini pekerjaan yang mestinya sudah kita selesaikan sejak dulu, tapi ternyata tak pernah tuntas hingga tahun ini. Mungkin bahkan tahun depan.

Olahraga menunggu uluran tangan kita semua. Mereka butuh perlakukan adil, tindakan yang bisa membuat nama bangsa kita harum di level internasional. (*-22)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA