SEMARANG- Pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp 70 triliun untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Dana itu digulirkan mulai tahun depan, dan ditargetkan akan rampung pada 2009.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Soejatno Pedro HD mengatakan, PNPM Mandiri merupakan terobosan yang diambil pemerintah guna mengatasi tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesejahteraan di Indonesia.

''Pengalokasian dana yang bersumber dari departemen dan lembaga pemerintah itu perlu mendapat dukungan pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten/kota. Dengan program ini, warga miskin akan mendapatkan modal dan pelatihan dalam pengelolaan usaha ekonomi, sehingga bisa menurunkan angka penduduk miskin,'' katanya, Sabtu (22/12).

Seperti diberitakan, angka kemiskinan di Jateng hingga akhir Desember 2007 masih tinggi. Dari sekitar 33,18 juta jiwa penduduk, partisipasi angkatan kerja baru mencapai 68,13%, rumah tangga miskin (3,1 juta keluarga), pengangguran terbuka (1,2 juta orang), anak di bawah umur yang bekerja (11.302 orang), balita telantar (32.083 anak), anak telantar (179.282 orang) dan jumlah keluarga prasejahtera (3,198 juta KK), penduduk miskin (12,66 juta orang), dan rumah tidak layak huni (1.827.397 unit).

Terkait masih tingginya angka kemiskinan di Jateng, Pedro mengatakan, Komisi A telah melakukan monitoring persiapan pelaksanaan Permendagri No 12/2007 tentang Data Profil Desa/Kelurahan. Data itu penting, karena memiliki tingkat akurasi data, termasuk soal kemiskinan pada suatu desa dengan tepat.

''Selama ini data desa sering dengkulan. Akibatnya, angka kemiskinan pada suatu wilayah seringkali berbeda antara BPS dan Bank Dunia,'' kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng itu.

Pemberdayaan

Menanggapi tingginya jumlah penduduk miskin terkait masalah sosial, Gubernur Jateng Drs Ali Mufiz MPA mengatakan, langkah yang ditempuh pemprov yakni melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan kepada fakir miskin, baik melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun perorangan. Langkah itu ditempuh agar gelandangan, pengemis, tuna wisma, tuna karya dapat hidup mandiri dan sejahtera.

''Mengenai 179.282 anak telantar telah dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap anak dan remaja terlantar. Dengan cara meningkatkan kualitas dan kinerja panti sosial milik masyarakat melalui subsidi makanan, bantuan sarana prasarana pelayanan sosial dan pelatihan manajemen usaha kesejahteraan sosial pada panti sosial milik masyarakat,'' kata Gubernur.

Menyinggung tingginya angka pengangguran, Ali Mufiz menjelaskan pemprov mengupayakan dengan transmigrasi. Pada 2008, program transmigrasi mendapat alokasi dana Rp 800 juta.

Melalui program itu gubernur berharap, partisipasi daerah dan masyarakat akan tinggi. Direncanakan, tahun depan akan ada penempatan transmigrasi umum sebanyak 835 KK dan transmigrasi swadaya mandiri 500 KK.(H7,H37-77)