SEMARANG- Dari 33,18 juta jiwa penduduk Provinsi Jawa Tengah, hingga akhir Desember 2007, partisipasi angkatan kerja baru mencapai 68,13 %, sementara rumah tangga miskin 3,1 juta keluarga atau 46,26%.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih menambahkan, berdasarkan data statistik jumlah pengangguran terbuka hingga akhir tahun telah mencapai 1,2 juta orang.

"Persoalan sosial lain yang belum terselesaikan hingga akhir 2007 yakni tingginya pekerja anak di bawah umur (11.302 orang), balita telantar (32.083 anak), anak terlantar (179.282 orang) dan jumlah keluarga prasejahtera (3,198 juta KK), penduduk miskin (12,66 juta orang), serta rumah tidak layak huni (1.827.397 unit)," katanya, Jumat (21/12).

Fikri menilai, rencana strategis (renstra) Jateng 2003-2008 belum menunjukkan keberhasilan secara signifikan, padahal periode 2008 dipatok sebagai tahun peningkatan daya saing.

Pihaknya menilai program penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan perubahan yang signifikasi. Padahal, pemprov menyatakan pada 2007 telah mengalokasikan dana sebesar 46,6% dari total APBD untuk penanggulangan kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kesalahan Kebijakan

"Jika alokasi anggarannya sebegitu besar, tapi di sisi lain angka kemiskinan masih dominan berarti ada sesuatu yang salah dari kebijakan pemerintah. Secara kuantitatif, kemiskinan masih sangat besar. Seolah-olah belum ada keberhasilan dari semua pembangunan yang telah dilakukan," ujarnya.

Sementara itu pengalokasian anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dalam APBD 2008, dinilai Fikri, masih kecil jika dilihat dari item-item penganggaran. Pada bidang perumahan dialokasikan Rp 14,5 miliar, kesejahteraan sosial (Rp 20,87 miliar), tenaga kerja (Rp 10,71 miliar), koperasi dan UKM (Rp 18,5 miliar).

"Besaran anggaran ini terlihat kontras dengan anggaran kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (Rp 218,6 miliar), pemerintahan umum (Rp 227,9 miliar). Padahal dalam anggaran yang katanya untuk kemiskinan tersebut masih terdapat belanja tidak langsung, termasuk belanja gaji dan honorarium yang cukup besar," ujar dia.

Dia mendesak ada kebijakan yang berani yang diambil kepala daerah yang akan datang, agar Jateng bisa keluar dari persoalan kemiskinan. Sebab, kalau kebijakan tahun 2007 dipertahankan, bisa dipastikan masyarakat Jateng yang sejahtera sekadar cita-cita. (H7,H37-77)