KEBIJAKAN yang diambil pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama setahun terakhir, sepintas telah membawa perubahan signifikan bagi kemajuan ekonomi negeri ini. Angka pencapaian pertumbuhan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi memang sepintas cukup menyakinkan.

Lihat saja, angka yang disodorkan Prof Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Kepala Departemen Ekonomi FE UGM sebagai indikator pertumbuhan ekonomi 2000-2006 yang rata-rata di atas 5 persen. Sayangnya, angka pertumbuhan itu, terkesan sangat rapuh. Bahkan pertumbuhan ekonomi ternyata masih belum on the right track, karena hanya dinikmati 40 persen golongan menengah dan 20 persen golongan terkaya.

Sementara pangsa 40 persen golongan termiskin terus merosot sejak 2005. Artinya, kualitas pertumbuhan relatif masih rendah. Untuk itu perlu dilakukan reformasi dan penguatan peran swasta bagi perekonomian, utamanya dalam memacu investasi.

Menurut dia, masih ada empat masalah mendasar yang harus dihadapi. Yakni relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi pascakrisis, masih tingginya angka pengangguran (16-17 persen), tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya daya saing industri Indonesia dan terjadinya gejala deindustrialisasi di berbagai daerah.

Melihat masalah itu, dibarengi kondisi makro ekonomi yang masih carut marut, ekonom senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Djoko Retnadi menilai perlunya diambil sembilan langkah untuk pengamanan RAPBN 2008.

"Jadi tetap harus direvisi. Sebab penurunan harga minyak belum bisa dilihat sebagai tren yang akan terus berlanjut hingga 60 dolar, seperti patokan RAPBN 2008," katanya.

Bagaimana pun, dia menilai patokan 60 dolar AS per barel itu terlalu rendah. "Saya rasa patokan konservatif-nya paling tidak 60 sampai 75 dolar per barel. Jadi memang harus dihitung ulang," kata ekonom asal Wonogiri ini.

Dia melihat permasalahan ke depan yang masih menghantui anggaran negara, yakni beban subsidi yang cukup besar. Menurut dia, permasalahan ini harus dicari solusinya. Antara lain dengan penerbitan surat utang negara (SUN) atau instrumen lainnya.

IEI belum menghitung berapa kurs yang tepat untuk patokan penyusunan RAPBN 2008. Namun laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada level 6,2% pada 2007, dan 2008 sesuai prediksi IMF sebesar 6,8%. Pertumbuhan ekonomi 2008 diperkirakan akan lebih banyak bertumpu pada pengeluaran pemerintah dan impor, bukan lagi pada konsumsi rumah tangga. "Tapi kita tetap tidak bisa mengabaikan peran konsumsi, karena kondisi perbankan sekarang masih mengandalkan pada pembiayaan produk konsumsi."

Sementara sumber investasi untuk pertumbuhan ekonomi masih bertumpu dari sektor swasta, baik FDI maupun PMDN. Masuknya investasi dari pihak swasta ini, diharapkan dapat mendorong percepatan APBN. Tapi diingatkan sektor riil yang diharapkan dapat menggenjot penerimaan pajak ini, masih dihadapkan pada kendala infrastruktur yang belum memadai. "Banyak proyek infrastruktur yang masih dalam bentuk MoU. Itu yang harus segera direalisasikan," tandasnya.

Penyerapan Anggaran

Di sisi lain, penyerapan dana oleh pemerintah baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah tidak seratus persen terwujud. Beberapa pos anggaran, seperti belanja modal, dana alokasi khusus, dan pembiayaan proyek infrastruktur masih tersisa di penghujung tahun.

Direktur Informasi Keuangan Departemen Keuangan Hekinus Manao menyatakan, sampai 30 November 2007, penyerapan belanja riil secara akuntansi sebesar 72 persen dari total belanja negara dalam APBNP 2007 sebesar Rp 752,37 triliun atau senilai Rp 541,44 triliun. Menurut Hekinus, dari sisi itu maka realisasi penerimaan negara tidak jauh dari kisaran 72 persen dari total pendapatan negara dan hibah yaitu Rp 694,08 triliun.

Ia mengungkapkan penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan beberapa hal."Umumnya perencanaan kurang matang, terkadang ada revisi di tengah jalan, dan pembahasan dengan DPR yang lamban," katanya.

Secara teknis, lanjutnya, pelaksanaan proyek oleh para kontraktor terbagi ke dalam tiga term. Pada term terakhir semua kontraktor mulai mengajukan surat permintaan membayar (SPM). "Di setiap KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dokumen SPM sudah numpuk karena baanyaknya pengajuan. Jumlah pasti pencairan dananya belum bisa disebutkan sampai 28 Desember nanti," jelasnya.

Sementara Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Herry Purnomo memperkirakan, dari sisi belanja pemerintah penyerapan akan sama seperti tahun lalu yang mencapai 90 persen. Namun belanja modal sebesar Rp 68,08 triliun baru terealisasi 60 persen. Sisa anggaran yang belum terserap diperkirakan Rp 20 triliun.

Penyebabnya, karena pelaksanaan proyek tidak tepat waktu. Depkeu pun tidak dapat melakukan langkah antisipatif, kecuali memberlakukan disiplin anggaran bagi para satuan kerja. "Depkeu tidak bisa apa-apa, karena pelaksana proyek ada di kuasa anggaran," katanya.

Menjelang akhir tahum, penyerapan tidak maksimal juga terjadi pada dana alokasi khusus yang notabene dipergunakan untuk pembangunan fisik.

Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Mardiasmo menyatakan penyerapan dana alokasi khusus (DAK) di daerah baru terserap 59,12 persen pada akhir November. Artinya, dari dana alokasi khusus yang dianggarkan sebesar Rp 17,09 triliun dalam APBNP 2007, yang terserap hanya Rp 10,105 triliun.

Sebagai salah satu bentuk dana perimbangan, pencairan DAK akan benar-benar dilakukan secara disiplin. "Tahun 2008 semua SPM diambil alih. Jadi kita (Depkeu) akan tunggu sampai batas penutupan penyerahan SPM tanggal 14 Desember. Sesuai peraturan menkeu kalau tidak selesai tahun itu, maka sisanya bisa dikatakan hangus," ungkapnya.

Ekonom dari Econit Hendri Saparini menilai penyerapan anggaran yang dikejar di akhir tahun tidak akan memberi stimulus ekonomi bagi masyarakat. "Ini sudah tahun ketiga penyerapan belanja oleh pemerintahan SBY-JK tidak tercapai. Harus diwaspadai ada apa di balik itu, apakah administrasi atau birokrasi penyebabnya?" ungkapnya.

Kegagalan penyerapan anggaran yang tidak maksimal, lanjutnya, menjadi bukti pemerintah tidak bisa menggunakan APBN sebagai stimulus ekonomi. Menurut dia, cara penyelamatan APBN dengan melakukan pemotongan anggaran dan penerbitan surat utang untuk daerah yang mendapat tambahan penerimaan karena kenaikan harga minyak tidaklah tepat. "Itu terlalu konsevatif, kebijakan yang terlalu hati-hati untuk menjaga keseimbangan APBN. Tapi tidak untuk keseimbangan ekonomi secara keseluruhan," tambahnya.

Jika pemerintah masih menjalankan pola penyelamatan APBN itu pada 2008, Hendri menilai hasil pencapaiannya tidak jauh berbeda dengan 2007. Menurut dia, yang terpenting bagaimana pemerintah bisa mengelola anggaran dengan baik. Sehingga penyerapan tidak dikejar di akhir tahun dan tidak memberikan multiplier effect bagi kemajuan perekonomian nasional.

Prospek ekonomi 2008, kata Hendri, terletak pada bentuk kebijakan yang diambil pemerintah. Banyak jalan untuk menaikkan penerimaan negara, dengan syarat pemerintah harus mempunyai pedoman untuk apa penerimaan itu digunakan.

Sektor Perbankan

Sedangkan dari sektor perbankan, Ketua Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) Sigit Pramono melihat cepat atau lambat bank-bank kecil akan dilibas bank besar sejalan semakin terbukanya perdagangan. Jika perbanan nasional, termasuk bank-bank BUMN, memilih anti terhadap akuisisi atau marger, maka hanya tinggal menunggu waktu untuk dilindas kekuatan yang lebih besar.

Saat ini tren bank di dunia, sebagaimana perusahaan lain, yakni marger. Bank sekaliber Sumitomo saja harus marger dengan Mitshubisi untuk memperkuat posisinya. Sayangnya Asosiasi Perbankan Indonesia (API) yang digagas Bank Indonesia (BI) tidak mengatur hal itu.

BI sepertiya menyerahkan langsung kepada pemerintah akan dijadikan seperti apa dan berapa jumlah bank yang dianggap baik. BI juga terkesan tidak melindungi bank nasional. Namun justru propemodal asing. Saat ini dimungkinkan modal asing menguasi hingga 99 persen. Ironisnya bank yang dikuasai asing itu dibiarkan beroperasi hingga ke kecamatan. "Ini jelas akan merusak bank nasinoal yang memiliki sejarah panjang," kata Sigit yang juga Dirut BNI.

Peneliti senior dari Biro Stabilitas Sistem Keuangan Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia, Dr Agusman menilai kebijakan perbankan 2008 ditekankan kepada peningkatan peran sebagai lembaga intermediasi dan penguatan kelembagaan. Fungsi intermediasi akan terus tumbuh positif melewati angka 2007. Rasio kredit macet (non performing loan/NPL) terus membaik menjadi sekitar 5% (gross) dan pembiayaan sektor UMKM akan membaik berpotensi lebih tinggi dibanding 2007.

Dia menilai meski situasi politik 2008 memanas menjelang Pemili 2009 dan lanjutan gejolak harga minyak dunia, penyaluran kredit perbankan akan tmbuh 24%. (Wahyu Atmaji, Fauzan Djazadi, Kartika-33)