SEMARANG- Sampai dengan awal 2007, Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jateng masuk urutan ke-15 dari 33 provinsi di Indonesia.

Penentuan IPM didasarkan pada kondisi kesehatan dengan indikator usia harapan hidup. Di samping itu, faktor pendidikan dengan indikator angka melek huruf dan lama sekolah. Faktor ketiga yakni kemampuan daya beli dengan indikator pengeluaran per kapita.

Hingga akhir 2006, tercatat bahwa usia harapan hidup mencapai 70,6. Angka melek huruf sebesar 87,4 dengan rata-rata lama di sekolah sebesar 6,6 tahun. Sementara pengeluaran riil per kapita tercatat Rp 621.400.

Seusai rapat ''Konsultatif Penyusunan Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah'' Selasa (18/12), Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih menyatakan penyesalannya perihal pencapaian standar HDI yang masih rendah itu.

''Jangankan dengan provinsi sesama pulau Jawa, ternyata kita juga masih kalah dengan provinsi dari luar Jawa. Padahal, secara fasilitas dan kesempatan harusnya Jateng bisa lebih baik. Pasti ada sesuatu yang salah,'' katanya di ruang Fraksi PKS Gedung Berlian.

Menurut Fikri, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pelayanan sosial dasar semacam itu akan berimbas pada rendahnya produktivitas dan kapasitas kerja.

Fakta ini tidak sejalan dengan target rencana strategis (renstra) Jateng 2003-2008, bahwa pada 2007 merupakan tahun peningkatan daya saing. ''Bagaimana bisa bersaing jika sumber daya manusia (SDM) kita tertinggal?'' ujar dia.

Ia menilai, salah satu yang menjadi penghambat peningkatan SDM di provinsi ini yakni tidak ada progress (kemajuan) yang jelas dan tahapan-tahapan untuk mengurai permasalahan dasar di Jawa Tengah.

Tiap tahun, lanjut Fikri, pokok permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah masih seputar kemiskinan, kesenjangan antardaerah, minimnya pelayan publik, akses pendidikan yang minim, dan tidak adanya acuan yang jelas untuk melakukan evaluasi penyelesaian.

'"Saya kira perlu segera disusun parameter kuantitatif yang jelas dari setiap pokok program pembangunan daerah. Bukan sekadar parameter kualitatif, tapi juga target kapan separuh kemiskinan akan diselesaikan dan kapan semua masyarakat bisa bersekolah,'' ujar politikus asal Tegal tersebut.(H7,H37-60)