SM/AFP Reaktor nuklir di Bhusher, Iran.

UPAYA mewujudkan perdamaian di Timur Tengah tampaknya masih sulit terwujud kendati sepanjang tahun 2007 ini dunia menyaksikan beberapa perkembangan penting. Misalnya, menjelang akhir tahun ini terlaksana Konferensi mengenai Palestina di Annapolis, Maryland, Amerika Serikat. Namun, konferensi itu dipandang banyak kalangan hanya sebagai seremoni belaka dan tidak lebih sebagai ambisi Presiden AS George W Bush yang ingin mendongkrak citranya dengan keberhasilan mewujudkan perdamaian Timur Tengah. Banyak diplomat berpendapat, konferensi itu sebetulnya juga manuver diplomatik AS untuk menangkal peran Iran di Timur Tengah.

Krisis nuklir Iran menjadi sorotan sejak beberapa tahun ini dan masih akan menjadi isu hangat beberapa waktu ke depan dikarenakan niat Iran untuk melanjutkan program nuklirnya untuk tujuan pembangkit tenaga listrik. Negara-negara maju seperti AS, beberapa negara Eropa, menolak program tersebut meskipun dengan alasan untuk mengembangkan teknologi nuklir.

Alasan utama penolakan program nuklir Iran ini adalah kecurigaan penyalahgunaan program tersebut untuk tujuan persenjataan nuklir. Bahkan, Amerika Serikat berhasil menggalang opini dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan dua kali sanksi terhadap Teheran.

Iran yang dalam posisi terdesak pun tidak mau kalah. Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad berulang kali menegaskan bahwa AS dan Eropa akan merugi karena sebetulnya mereka masih memerlukan Iran sebagai penghasil minyak keempat terbesar di dunia.

Pandangan berbeda kedua pihak terhadap isu nuklir tersebut dikarenakan perbedaan pijakan yang diambil, meskipun berasal dari teknologi yang sama akan sangat sulit untuk dicari jalan keluarnya. Pandangan Iran mengacu atas dasar kebutuhan dan keinginan pengembangan teknologi, sedangkan Barat merasa khawatir dan curiga akan terjadinya penyelewengan program tersebut.

Kedua pandangan tersebut perlu dijadikan bahan catatan tersendiri menyangkut isu nuklir global. Pertama adalah hak pengembangan ilmu dan teknologi serta pemenuhan kebutuhan energi. Kedua adalah isu yang telah lama menjadi momok yang berkaitan dengan problem geopolitik, khususnya politik perang, dengan memanfaatkan teknologi nuklir untuk kepentingan produksi senjata nuklir.

Berpotensi Meledak

Batas waktu yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap Iran pada tanggal 21 Februari lalu untuk menghentikan proses pengayaan uranium sudah terlewati. Iran tetap pada sikapnya untuk melanjutkan program nuklir itu, sementara lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman sudah membahas dan bakal menyetujui sanksi ekonomi ketiga yang lebih berat terhadap Republik Islam itu. Dalam pertemuan para diplomat negara anggota DK PBB di London bulan lalu, mereka menyepakati draf resolusi kedua dengan sanksi lebih luas.

Sejalan dengan itu, retorika garis keras pemerintahan Presiden George W Bush juga tidak berhenti. Ditambah dengan dukungan lebih kuat militer AS di Teluk Persia, konfrontasi terbuka antara AS dan Iran masih berpotensi meruncing dan meledak.

Kapal induk John C Stennis kini sudah berada di Teluk Oman untuk mendukung kapal induk Nimitz yang sudah lebih dulu ditempatkan di teluk. Meski Washington membantah adanya persiapan militer, mereka juga tidak menyangkal bahwa semua opsi tetap mungkin untuk Iran, termasuk pula opsi serangan militer.

Nyaris tidak ada harapan bahwa peningkatan itu akan menimbulkan efek radikal. Sesungguhnya, kecenderungan yang sedang terjadi saat ini adalah untuk mengubur harapan-harapan itu. Penggantian Panglima Komando AS di Teluk Jenderal John Abizaid ke pundak Laksamana William Fallon patut menjadi perhatian.

Sebab, Fallon mengusung dua misi penting. Pertama adalah meredam harapan publik mengenai Irak. Kedua, berkonsentrasi untuk menumpas kekuatan dan pengaruh Iran. Dua aspek ini menjadi lini depan strategi perang Amerika. ak heran apabila AS terus menuding Iran bertanggung jawab atas suplai bom-bom di Irak, selain terus menekan atas program nuklirnya.

Wakil Menlu Nicholas Burns secara terbuka pernah menyatakan bahwa Iran terlibat dalam serangan-serangan terhadap pasukan AS. Dia bahkan mengklaim sudah mengantongi nama-nama tokoh Iran yang memasok bom-bom canggih kepada kelompok gerilyawan Syiah.

Burns tetap mendukung penyelesaian melalui jalur diplomatik, namun dia masih saja mengulang bahwa semua opsi tetap terbuka, termasuk aksi militer, khususnya yang terkait dengan ambisi nuklir Iran.

Konfrontasi dengan Iran sebetulnya sudah menjadi kerisauan masyarakat internasional selama beberapa tahun ini. Kini, krisis Iran-AS sudah semakin mendekati puncaknya.

Diliputi Kecurigaan

Program pengayaan bahan bakar nuklir merupakan isu utama yang melatarbelakangi isu nuklir Iran saat ini. Program pengayaan itu dikhawatirkan akan digunakan untuk produksi senjata berhulu ledak nuklir.

Menurut Sidik Permana dari Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology Jepang, pengayaan uranium dibagi menjadi dua pengertian. Yakni, Low Enriched Uranium (LEU), dengan kadar pengayaan uraniumnya lebih kecil dari 20 persen, dan Highly Enriched Uranium (HEU), dengan persentasi pengayaannya lebih besar dari 20 persen. Meskipun dalam weapon grade atau pengayaan uranium untuk produksi senjata diperlukan lebih dari 90 persen, akan tetapi karena adanya potensi menggunakan lebih kecil grade-nya untuk hulu ledak, maka pengayaan untuk reaktor pembangkit tetap dibatasi di bawah 20 persen.

Proses pengayaan uranium ini sebenarnya sudah dimiliki oleh beberapa negara yang mempunyai pembangkit nuklir untuk keperluan reaktor pembangkit energi seperti Belanda, Jerman, Inggris, Rusia, dan Jepang. Secara prinsip teknologi ini bisa juga digunakan untuk mengembangkan senjata atom dengan metode sentrifugal.

Meskipun Iran menyebutkan proyek nuklirnya hanya untuk tujuan pembangkit listrik, Barat masih saja curiga bahwa uranium itu dapat diproses menjadi bom. Kekhawatiran tersebut pernah dibahas dalam satu konferensi internasional di Rusia. Pada saat itu, staf IAEA asal AS mengatakan bahwa semua pihak tetap harus waspada dengan reactor grade. Sebab, senjata nuklir bisa diproses dari reaktor tersebut seperti yang terjadi di Korea Utara.

Isu nuklir Iran ini menjadi makin serius, apabila masalah ini berlanjut pada rencana pengerahan militer, seperti kasus negara tetangga mereka Irak. Apabila hal tersebut terjadi di tengah isu terorisme, akan dapat meningkatkan ketegangan khususnya di wilayah Timur Tengah sehingga akan menambah panjang terjadinya konflik perang. Presiden Bush bahkan memperingatkan, sengketa soal nuklir Iran bisa mengobarkan Perang Dunia III.

Berbagai komentar dari Washington tampaknya merupakan isyarat nyata tentang keinginan Bush untuk menyerang Iran. Dan, opsi militer itu sampai kini masih terbuka kemungkinannya.

Peran Indonesia

Bagaimana dengan peran Indonesia sendiri dalam konflik global seperti itu? Utusan Khusus Presiden RI untuk Gerakan Non-Blok Nana Sutresna dalam diskusi di Semarang belum lama ini mengemukakan, Indonesia punya modal kuat dalam berperan karena posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Indonesia menolak penggunaan cara-cara militer dalam menyelesaikan masalah antarnegara. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pengembangan teknologi nuklir oleh Iran dan protes yang muncul harus diselesaikan lewat meja perundingan. "Suatu negara tidak bisa dan tidak dapat dibenarkan menyerang, menghukum suatu negara lain hanya karena dasar kecurigaan," katanya kepada pers seusai menerima Wakil Presiden Iran Esfandyar Rahim Mashaee.

Kalla menilai tidak adil jika sebuah negara diserang hanya berdasarkan kecurigaan. Kalau kemampuan teknologi nuklir sebuah negara berdaulat dipermasalahkan, maka akan banyak negara yang juga harus diserang. Dia menunjuk sejumlah negara pengembang teknologi nuklir seperti India, Korea Utara, Pakistan dan Israel.

Esfandyar mengatakan, Iran telah menunjukkan sikap kooperatif selama ini dengan mengizinkan IAEA melakukan inspeksi. Esfandyar meminta negara-negara Barat bersedia menerima kenyataan bahwa negara mullah itu berhak memiliki pengetahuan dan teknologi nuklir. Hal ini tidak bisa dihancurkan dengan kekerasan bersenjata seperti ancaman AS.

Ketua DPR RI Agung Laksono meminta negara-negara Barat yang disponsori AS tidak menekan Iran untuk menghentikan pengembangan energi nuklirnya. Dia mengaku telah melihat instalasi nuklir milik Iran di kota Isfahan. Di sana tergambar bagaimana teknologi nuklir di negeri itu dikembangkan, mulai bahan bakunya, uranium yang dikonversi menjadi bahan bakar nuklir.

Setiap proses pengolahan uranium hingga menjadi energi nuklir, dikontrol secara ketat oleh IAEA dan AS pun bisa ikut memantau proses itu. "Saya lihat di situ terpampang layar besar yang diawasi oleh para petugas dari PBB tersebut," kata dia.

Dengan berbagai fakta tersebut, dunia sebetulnya sudah bisa menilai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran. Krisis nuklir Iran, bersama konflik Israel-Palestina, adalah jantung politik global. Tahun 2008 adalah momentum untuk penyelesaian krisis itu melalui jalur diplomatik. Jika tidak, tren ke arah puncak sengketa dengan kekuatan militer bisa saja tak terhindarkan lagi.***