JAKARTA- Meski mendapat reaksi pro dan kontra, H Antasari Azhar SH MH resmi menduduki kursi jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011, setelah dia bersama empat pimpinan lain membacakan sumpah jabatan di Istana Negra Jakarta, Selasa sore.

Pembacaan sumpah dan janji tersebut disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, pimpinan KPK periode 2003-2007, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, anggota Wantimpres, Panglima TNI Marsekal Djoko Soeyanto, Kapolri Jenderal Sutanto, Gubernur Lemhamnas Muladi, dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng.

Selain Antasari Azhar, empat pimpinan KPK lainnya yang mengucapkan sumpah adalah Chandra M Hamzah SH, Irjen Pol (Purn) Dr Bibit Samad Riyanto MS, Dr Haryono Ak MSc, serta Dr Mochammad Jasin. Mereka disahkan sebagai pimpinan KPK berdasarkan Keputusan Presiden No.117/P/2007.

Pembacaan sumpah jabatan tersebut secara resmi menandai posisi baru mereka di KPK yang menggantikan para pejabat lama yakni Taufiequrachman Ruki, Amien Sunaryadi, Tumpak Hatorangan Panggabean, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menegaskan, reformasi bidang hukum merupakan prioritas utama yang harus segera dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. "Bukan hanya kejaksaan yang kita prioritaskan, tetapi pengadilan kemudian diikuti oleh kejaksaan dan kepolisian. Jadi bidang hukum kita minta diprioritaskan untuk dilakukan reformasi," katanya.

Dia mengatakan, diakhir masa jabatannya, pimpinan KPK yang lama telah merekomendasi kepada presiden tentang perbaikan terhadap berbagai sistem, termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan reformasi birokrasi. Untuk melakukannya perlu waktu cukup dan tidak bisa dilakukan begitu saja.

Ruki menyontohkan anggaran Mahkamah Agung tahun 2007 yang bila dibandingkan 2003, sudah lima kali lebih besar. "Dalam empat tahun mengalami kenaikan anggaran yang cuup memadai. Jadi tidak ada alasan lagi bagi MA mengatakan kurang dana, kurang gaji, atau segala macam. Mereka harus memperbaiki masalah internalnya." Karena itu, ke depan bukan cuma political will saja yang diperlukan tetapi komitmen yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Minta Kesempatan

Antasari Azhar menyatakan optimistis lembaga yang baru dipimpinnya mampu memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air. "Saya optimistis dengan kekuatan sumber daya manusia yang ada, kami bisa mengemban tugas ke depan," katanya. Dia meminta agar mereka diberikan waktu dan kesempatan untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi. "Masyarakat perlu memberi kesempatan kepada kami semua berlima, yang baru mengucapkan sumpah di hadapan presiden. Kami komit dan akan melaksanakan sumpah itu. Karena kepemimpinan di KPK ini adalah kepemimpinan kolektif, maka berilah kesempatan." Pihaknya merencanakan melaksanakan raker pertama pimpinan KPK pada 28 Desember mendatang. ''Awal tahun baru saya umumkan prioritas yang akan ditangani,'' katanya.

Pada 5 Desember 2007 lalu, Komisi III DPR RI telah memilih kelima calon pimpinan KPK periode 2007-2011 tersebut melalui pemungutan suara. Antasari Azhar sebelumnya adalah Direktur Penuntutan pada Jaksa Muda Pidana Umum Kejagung, Chandra berprofesi sebagai advokat, Bibit merupakan pensiunan polisi yang kini Rektor Universitas Bhayangkara, Haryono sebelumnya bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan M Jasin adalah Direktur Litbang KPK.

Komisi III DPR juga memilih Antasari Azhar sebagai Ketua KPK periode 2007-2011. Antasari terpilih dengan 41 suara dalam rapat pleno DPR. Sedangkan Chandra Hamzah yang juga dinominasikan sebagai Ketua KPK hanya mendapat delapan suara. Seusai pelantikan lima pimpinan KPK baru tersebut beramah tamah dengan Presiden SBY. Presiden mengatakan, di depan istana ada aksi demonstrasi menuntut KPK agar segera membasmi korupsi. Hadiri dalam acara tersebut

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Effendi dalam sambutan serah terima jabatan di kantor KPK mengingatkan kepada pimpinan KPK baru untuk mulai mencatat segala keluhan dan harapan masyarakat. Juga memulai membuat rencana solusi untuk memenuhi harapan dan menjawab keluhan masyarakat. (F4,J13-46)