SM/dok Fahmi Badoh

JAKARTA- Sorotan birokrat dan parpol sebagai pihak yang menghabiskan dana APBD bisa diakhiri dengan membuat standar kinerja birokrat dan parpol. Kinerja yang buruk bisa dijadikan alasan untuk mengkoreksi dana yang dianggarkan APBD untuk Parpol.

''Sekarang kita ukur saja kinerja mereka, apakah sesuai dengan dana bantuan yang diberikan pemerintah atau pemda. Kalau diberi syarat seperti itu, mereka akan memperbaiki kinerjanya yang saat ini masih kurang,'' kata Ketua Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh, kemarin.

Masalah birokrat dan parpol yang santer disebut-sebut menghabiskan banyak dana APBD, menurut Fahmi, bukan rahasia lagi karena di antara keduanya ada keterkaitan erat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

''Terlebih lagi dengan adanya pilkada yang mana ada uang jumlah besar disitu, dan ini membuka jalinan pendanaan untuk dibayar di kemudian hari setelah berkuasa melalui proyek yang intinya hal-hal yang bersifat inefisiensi,'' ujarnya.

Dengan adanya inefisiensi itu, dia mengkhawatirkan akan banyak mengurangi anggaran untuk hal-hal yang bersifat penting, seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan adanya kecenderungan parpol menjadi badan teknis negara, maka harus diperhitungan secara baik agar memenuhi aspek keadilan.

''Karena partai di sini sangat feodal dan oligarkis, maka prasangka saya, dana-dana itu bisa hanya jadi makanan elite saja. Oleh karenanya harus ada standar audit partai. Saat ini adanya dana dari pemerintah ke parpol tidak juga diimbangi dengan pengawasan yang memadai.''

Menurutnya, seharusnya pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran bisa mencontoh negara lain khususnya Eropa yang memberikan aturan ketat tentang dana untuk parpol.

Dikatakan, di negara maju subsidi negara tidak boleh lebih tinggi dari dana hasil iuran anggota partai. ''Jadi mereka benar-benar mandiri dan lebih fokus memperjuangkan konstituennya, karena hampir tak tergantung dana dari pemerintah,'' katanya.(F4-49)