PATI - Kekurangdekatan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang berpolitik praktis dan ormas itu jadi sorotan para kiai. Para kiai NU dari berbagai pesantren yang tergabung dalam Majma' al Buhuts al Nahdliyah pun menginginkan mereka tak lupa asal-usul.

Forum di Pondok Raudlah Al Thahiriyah, Desa Kajen, Margoyoso, Pati, kemarin, itu merupakan tindak lanjut dari serangkaian pertemuan kiai pesantren di berbagai tempat. KH Mustofa Bisri (Gus Mus), KH Dimyati Rois, KH Mahfud Ridwan MA, KH Dian Nafi', dan KH A Muadz Thohir bertindak sebagai pengundang.

Hadir Rais Aam PBNU KH MA Sahal Mahfudh dan fungsionaris PBNU Drs H Ahmad Bagjda. Warga NU yang saat ini aktif dalam partai politik pun diundang untuk berdialog dengan tema "Mencari Format (Wadah) Pengelolaan Naluri Politik Warga NU".

KH Sahal mengaku prihatin karena warga NU yang saat ini duduk di DPR tak kenal NU lagi. "Bagaimana saya menyampaikan aspirasi jika kenal saja tidak?"

Karena itu pengasuh Pesantren Maslakul Huda, Desa Kajen, Margoyoso, Pati, itu mendukung upaya mencari format yang baik untuk berkiprah dalam politik praktis. Namun, kata dia, perlu arah gerakan yang sejalan antara politik praktis dan politik nonpraktis.

Dia menyatakan NU memang tak bisa dilepaskan dari politik. Namun pemahaman sebagian besar warga NU tentang politik saat ini adalah sebagai ajang mempertahankan dan memperebutkan kekuasaan. Padahal, ada politik nonpraktis yang dipraktikkan

kiai NU terdahulu untuk memperjuangkan sesuatu yang sangat agamais.

"Dalam politik kita selama ini tak pernah mengevaluasi diri masing-masing. Kalau tidak puas pada salah satu partai, lalu membuat partai baru," ujarnya.

Gus Mus menyatakan iri pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang bisa menjaga identitas, meski berbeda partai politik. "Adapun orang NU yang masuk partai politik, mencopot kacamata NU-nya. Menurut pendapat saya, itu merugikan NU. Padahal, kita punya agenda berbangsa dan bernegara."

Karena itu, dia berharap NU bisa menjadi rumah bagi warganya. Jadi setiap kondisi dan permasalahan yang muncul dalam progam NU bisa dibicarakan dan dicarikan pemecahan. Ahmad Bagdja yang mewakili Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi berpendapat untuk mengupayakan hal itu perlu perubahan cara berpikir. "Kalau pada awal reformasi Gus Mus sering menyebut istilah islah yang diartikan perbaikan, itulah yang harus dilakukan. Jadi harus diawali dari perubahan pribadi yang mengarah ke perubahan kehidupan yang terkendali," ucapnya.

Sementara itu, dialog lanjutan yang dipandu guru besar Unair Prof DR Kacung Marijan berhasil merumuskan beberapa rancangan rekomendasi yang akan digodok lebih lanjut. Misalnya, PBNU diminta memberikan panduan konkret bagi warganya yang berpolitik praktis berupa rumusan kepentingan dalam bidang agama, pendidikan, budaya, kesehatan, sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu perlu perumusan kode perilaku bagi politikus NU untuk meneguhkan jati diri sebagai kader dalam melaksanakan hak politik warga NU. Hal itu disesuaikan dengan keputusan Muktamar Ke-28 NU tahun 1989 di Yogyakarta. (H49-53)