SEMARANG- Penyelenggaraan Pilgub Jateng 2008, dalam pengamatan Guru Besar Sejarah Unnes Prof Dr Abu Suud, sampai saat ini kurang mendapat respon dari masyarakat. Dalam diskusi "Prediksi Kesulitan Pelaksanaan Pilgub 2008" di Gedung Pers Jl Tri Lomba Juang, Jumat (14/12), Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) itu merasakan bahwa di lingkungan akademik yakni Unnes dan Unimus, grengseng pilgub tidak terasa.

"Apalagi di lapisan masyarakat bawah, semacam tukang becak dan elemen masyarakat yang lain. Saya khawatir dalam Pilgub nanti, golput akan mencapai 50%," katanya dalam sarasehan yang digelar Mapilu-PWI itu.

Kegiatan yang dibuka Ketua PWI Jateng Sasongko Tedjo, dihadiri anggota Komisi A DPRD Jateng Soejatno Pedro HD, HM Syahir, dan Husein Syifa. Hadir pula Ari Pradhanawati (KPU Jateng), wartawan, dan elemen masyarakat lain.

Wakil Ketua Mapilu-PWI Ahmad Zaini Bisri memperkirakan, belum banyak warga Jateng yang mengetahui tanggal pelaksanaan pencoblosan 22 Juni 2008, sehingga KPU perlu merancang media sosialisasi massal agar masyarakat sejak jauh hari sudah mengetahui hal itu.

Mengutip hasil survei, Redaktur Pelaksana Suara Merdeka itu mengatakan, baru 35% warga Jateng yang tahu tentang Pilgub, sementara 65% menyatakan tidak tahu. Kalau jumlah pemilih dalam Pilgub 2008 mencapai 26 juta lebih, prediksi angka golput itu cukup mengkhawatirkan. Padahal, menurut Pedro, anggaran untuk Pilgub mencapai hampir Rp 600 miliar.

Pada pemilu 2004 lalu, menurut Ari Pradhanawati, persentase pemilih di provinsi Jateng yang tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan legislatif sebesar 17,11%, pemilihan presiden putaran I (19,99%), dan pemilihan presiden putaran II (23,04%).

Dosen Komunikasi FISIP Undip Novel Ali menyoroti tindakal amoral yang dilakukan parpol, kandidat calon, pemilih, dan media massa. Ketidaksopanan parpol dan kandidat dilakukan dengan cara kampanye kotor, politik uang, penggunaan preman dalam mempersuasi pemilih dan pencurian start kampanye. "Pencurian start kampanye jika dibiarkan akan memicu konflik dan tidak mendidik," kata pengurus Mapilu-PWI itu. (H7,H37-46)