SM/Antara JALAN TENGAH: Presiden COP 13 UNFCCC, Rachmat Witoelar (tiga dari kanan) memimpin sidang KTT di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/12). Para delegasi masih berupaya merangkum berbagai masukan dan mengambil jalan tengah untuk penyusunan "Bali Road Map". (57)

NUSA DUA- Antiklimaks. Begitu kira-kira hasil yang dicapai Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) di Nusa Dua Bali. Hingga berita ini diturunkan pukul 23.00 WIB, pertemuan yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan baru sebagai kelanjutan dari Protokol Kyoto diperkirakan gagal. Itu setelah Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada tetap menolak draf Bali Road Map.

"Draf kesepakatan yang ada saat ini hanya sebatas pernyataan umum, bukan pernyataan sikap yang mendukung mekanisme untuk mencegah dampak pemanasan global," kata Ketua G-77 Munir Akram pada jumpa pers di Bali International Convention Centre, Nusa Dua, Bali, semalam.

Dengan demikian, Bali Road Map tidak akan memberikan tekanan dan tuntutan kepada negara-negara maju untuk mengurangi emisi karbon sebesar 25 hingga 40 persen pada 2020.

"Apalagi dalam draf tersebut tidak mencantumkan hasil Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), sehingga tidak akan mengungkapkan dampak buruk yang terjadi jika kita terus menunda penurunan emisi," jelasnya.

Kendati menolak menyebutkan negara yang menolak Bali Road Map, dalam pertemuan di BICC, tiga negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada menolak draf pembukaan Bali Road Map yang mencantumkan rekomendasi IPCC untuk penurunan kadar emisi karbon.

"Ada beberapa negara yang bersikap acuh tak acuh, terhadap temuan ilmiah IPCC. Sebab, jika mereka mengakui temuan IPCC berarti mereka harus siap menjalankan rekomendasi IPCC untuk mengurangi emisi agar temperatur bumi tidak melebihi dua derajat celcius," ujarnya.

Tim Negosiasi

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif UNFCCC Yvo de Boer masih menyimpan sedikit harapan agar Bali Road Map dapat terwujud.

"Walaupun penting, tapi hasil ini lebih rendah dari yang saya harapkan. Saya hanya berharap tim negosiasi lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata pada draf, sehingga kesepakatan baru dapat tercapai," katanya.

Dikatakan, tim negosiasi terbagi atas dua kelompok panel. Satu kelompok membahas adaptasi teknologi dan pendanaan, sedangkan kelompok yang lain membahas bahasa dalam bagian pembukaan Bali Road Map.

"Sebenarnya, hal yang berhubungan dengan rekomendasi IPCC, baik masalah negara maju maupun berkembang, semua saling terkait. Jadi, tidak akan ada persetujuan sebelum semua negara setuju," tandasnya.

Yvo de Boer juga menjelaskan, tim negosiasi akan terus bekerja dan melapor hasilnya kepada Presiden COP ke-13 Rachmat Witoelar pada Jumat tengah malam.

"Semuanya susah diprediksi ,karena ini terkait dengan apa yang harus dilakukan negara berkembang. Kapan selesai saya tidak tahu, namun begitu selesai kita akan langsung memulai bekerja," imbuhnya.

Sebelumnya, mantan wakil presiden AS Al Gore menyarankan pembahasan isu-isu yang menyangkut AS dapat dikesampingkan demi kemajuan penyusunan Bali Road Map.

"Faktanya, sampai sekarang tidak ada jawaban bagaimana mencapai target dan batas waktu karena AS belum berubah. Jadi jangan sampai hal ini menghambat segala kemajuan yang ada. Di Bali, kita sudah melihat kemajuan luar biasa yang selama bertahun-tahun bergerak lamban," ujarnya seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meski demikian, peraih Nobel Perdamaian 2007 ini masih yakin bahwa AS pada akhirnya menyadari ancaman perubahan iklim dan menandatangani kesepakatan global untuk menyelamatkan lingkungan planet Bumi.

"Harapan saya, pada UNFCCC berikutnya di Warsawa, Polandia pada 2008 dan Kopenhagen, Denmark pada 2009 dapat ditemukan jalan keluar terhadap semua masalah yang masih jadi ganjalan. Kita akan isi titik kosong itu, karena pada saat itu AS sudah akan membuat kemajuan," janjinya.

Dengan demikian, UNFCCC yang diperkirakan menelan biaya hingga Rp 144 miliar dan dihadiri 10.000 peserta dari 180 negara dan 144 menteri selama 2 minggu, seakan tidak mempunyai makna. Sebab, salah satu tujuan digelarnya UNFCCC adalah untuk menekan negara maju secara konsisten menyepakati penurunan emisi sebagai penyebab gas rumah kaca.(J22-60)