JAKARTA- Kementerian Negera Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) menargetkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia meningkat menjadi 4 pada tahun mendatang. Tahun ini IPK Indonesia 2,3, turun 0,1 dari tahun 2006.''Kita harus berupaya mensejajarkan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, terutama di kawasan Asean,'' kata Deputi Menneg PAN Bidang Pengawasan Gunawan Hadisusilo, di sela-sela Rapat Koordinasi Sektoral Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2004, di Hotel Sahid, Kamis (13/12).

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia berada pada urutan ke-143 dari 179 negara yang disurvei, dengan nilai 2,3 sama seperti Gambia, Rusia, dan Togo. Timor Leste berada di atas Indonesia, yaitu di peringkat ke-123 dengan nilai 2,6. ''Singapura memiliki IPK 9 lebih mendekati 10 yang mencerminkan baiknya pelayanan publiknya,'' tuturnya.

IPK adalah indeks persepsi terhadap korupsi yang dibuat untuk melihat tingkat korupsi, terutama yang terjadi di sektor pelayanan publik dan politikus. Survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) ini didasari data yang berkaitan dengan korupsi yang didapatkan dari survei yang dilakukan oleh ahli dan pelaku bisnis.

Turunnya indeks persepsi korupsi ini, kata dia, karena memori publik belum berubah karena melihat adanya inkonsistensi pemberantasan korupsi. Hasil serupa tentang indek korupsi, kata Gunawan, ditunjukkan oleh Political and Economic Risk Consultasy (PERC), Indonesia mencapai skor 9,25 pada 2004, 2005 (9,1), 2006 (8,16). Sementara angka 0 merupakan indeks terbaik sedang 10 yang terburuk.

Dia juga memaparkan survei International Finance Corporation (IFC) Bank Dunia mengungkapkan pada 2006 peringkat Indonesia dalam Kemudahan Bisnis berada dalam posisi 135 dari 175 negara yang disurvei.

Namun, tahun 2007 posisinya menjadi lebih baik, dari 175 yang disurvei Indonesia berada di posisi 123. Diakui untuk mengubah kondisi itu tidak mudah. (J13-48)