JAKARTA- Wacana wanita berjilbab bisa menjadi prajurit wanita TNI harus dibahas secara komprehensif. "Nanti itu tim yang bahas. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu harus sama-sama dengan tim, " kata KSAU Marsekal TNI Herman Prayitno usai talkshow di Radio Trijaya, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/12).

AU tidak bisa memutuskan masalah tersebut. AL dan AD harus ikut ambil bagian. Di AU, persoalan ini akan ditangani asisten personel KSAU yang memang biasa menangani masalah prajurit. Tim dari AU nantinya akan bergabung dengan staf dari AD, AL, dan Markas Besar TNI.

"Nantinya itu dicari dan dievaluasi. Keputusannya tidak bisa sendirian, harus melibatkan banyak orang," kata Herman. Rencana TNI mengizinkan prajurit putri berjilbab mendapat sambutan positif dari FKB DPR. Sekretaris FKB DPR Anisah Mahfudz menilai TNI benar-benar telah membuktikan sebagai lembaga yang serius dan perhatian dalam reformasi internal TNI.

"Ini menunjukkan TNI telah mulai membuka diri untuk melakukan pola akulturasi terhadap model rekrutmen tentara dari kalangan perempuan," katanya. Terpisah, Kadispen Umum Mabes TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki menyatakan pada prinsipnya tidak ada larangan wanita TNI berjilbab. Namun aturannya sedang dikaji Mabes TNI.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Ali Mochtar Ngabalin menilai selama tidak mengganggu gerak cepat dan kedisiplinan prajurit, wanita TNI mengenakan jilbab tidak masalah. (dtc-77)