SERIBU lebih orang larut dalam kemeriahan memeringati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada Minggu (9/12), di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Panas Jakarta menjelang siang saat itu, tidak lagi dihiraukan peserta.

Berbagai ekspresi diwujudkan untuk mengkampanyekan semangat antikorupsi. Stiker, buku saku, leaflet, poster, hingga spanduk bernada sama yakni ''Lawan Korupsi.''

Tak ketinggalan, atraksi budaya pun digelar untuk menambah kemeriahan suasana, seperti tarian Reog Ponorogo yang sempat menjadi isu hangat karena masuk dalam katalog agenda pariwisata Kerajaan Malaysia. Reog menjadi pusat perhatian khalayak yang hadir.

Ada lagi kesenian asli betawi Ondel-Ondel dan Tarian Barongsai yang ditampilkan Komunitas Tionghoa Antikorupsi (Komtak). Musisi jalanan asal Yogyakarta pun ikut mendendangkan lagu-lagu antikorupsi dan menagih janji penguasa dalam komitmen pemberantasan korupsi.

Dalam kampanye hari antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membagikan 50.000 stiker dan 40.000 buku saku, serta mengerahkan hampir 600 personel KPK.

Tanggal 9 Desember dijadikan Hari Antikorupsi bertepatan dengan disahkannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang kurupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Merida, Meksiko tahun 2003.

Persepsi Korupsi

Harapan masyarakat, tentu tidak hanya pada hiruk pikuknya kemeriahan kampanye hari antikorupsi, mengingat indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia tahun 2007 turun 0,1 dibandingkan tahun 2006. Saat ini Indonesia berada pada urutan ke-143 dari 179 negara yang disurvei, dengan nilai 2,3, sama seperti Gambia, Rusia, dan Togo.

Timor Leste berada di atas Indonesia, yaitu di peringkat ke-123 dengan nilai 2,6. Turunnya indeks persepsi korupsi ini karena memori publik belum berubah setelah melihat adanya inkonsistensi pemberantasan korupsi.

IPK adalah indeks persepsi terhadap korupsi yang dibuat untuk melihat tingkat korupsi, terutama yang terjadi di sektor pelayanan publik dan politikus. Survei ini didasari data yang berkaitan dengan korupsi yang didapatkan dari survei yang dilakukan oleh ahli dan pelaku bisnis.

Dalam survei yang lain, penilaian publik itu terangkum dalam jajak pendapat Global Corruption Barometer 2007 yang juga diadakan Transparency International Indonesia (TII) yang menunjukkan Kepolisian dan DPR menempati peringkat paling atas sebagai lembaga paling korup berdasarkan penilaian publik. Berikutnya ditempati lembaga peradilan dan partai politik.

Semoga ini tidak menjadi sebuah ironi. Satu sisi bangsa ini selalu bersemangat mengkampanyekan antikorupsi, tetapi di saat yang bersamaan korupsi secara masif masih terjadi di segala penjuru struktur birokrasi. Kampanye antikorupsi, sah-sah saja sebagai publikasi dan pendidikan publik, tetapi tak kalah penting, adalah langkah nyata yakni penindakan dari aparat penegak hukum terhadap tersangka koruptor. (Mahendra Bungalan-49)