JAKARTA- Ribuan petani tebu dan serikat pekerja perkebunan seluruh Indonesia, kemarin, mendatangi gedung DPR. Mereka menuntut agar pemerintah menertibkan pabrik gula rafinasi (pabrik gula yang menggunakan bahan baku gula kristal mentah atau row sugar yang diimpor).

Selain itu, mereka juga menuntut DPR agar mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (kejagung) mengusut pabrik gula rafinasi karena disinyalir telah menyalahgunakan izin. Selain itu meminta agar tarif bea masuk row sugar disesuaikan dengan harga gula dasar dari petani.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pekerja Perkebunan Gula Seluruh Indonesia yang juga menjadi koordinator aksi, Arum Sabil, pabrik gula rafinasi awalnya didirikan untuk memenuhi kepentingan industri makanan dan minuman. Namun kenyataannya, produk pabrik gula tersebut juga beredar di pasaran karena impor gula jenis tersebut telah melebihi kapasitas.

''Pabrik gula rafinasi saat ini kapasitasnya mencapai dua juta ton per tahun, sementara kapasitas industri makanan dan minuman hanya 800 ribu hingga sejuta ton per tahun, sehingga sisanya berada di pasaran,'' ujar Arum.

Akibat melimpah di pasaran, petani dan produsen gula lokal yang menggunakan bahan baku tebu tidak dapat bersaing. Pasalnya, di tingkat produsen, harga gula hasil pabrik rafinasi hanya sekitar Rp 3000, sedangkan biaya produksi gula dari petani di atas Rp 4.500.

Arum menambahkan, harga gula produksi pabrik gula rafinasi tidak mencerminkan harga gula sesungguhnya. Hal itu disebabkan pengimpor row sugar yang menjadi bahan baku di pabrik seperti itu mendapatkan keringanan bea masuk 0-5 persen.

''Keringanan ini kami minta diusut, karena di balik ini saya yakin ada oknum yang terlibat untuk memainkan keuntungan. Bila dihitung, akibat praktik seperti ini, negara bisa rugi Rp 1,4 triliun setiap tahun.''

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia meminta pemerintah untuk menaikkan tarif bea masuk row sugar. Arum juga meminta pemerintah agar pada tahun ini, sudah membuat kebijakan konkrit terkait permasalahan itu.

Dalam aksi di depan gedung wakil rakyat tersebut, Arum bersama beberapa perwakilan diterima Komisi VI DPR. Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi VI, secara bulat memberikan dukungan terhadap aspirasi mereka. Bahkan, Komisi VI akan membuat Panitia Kerja untuk menyelesaikan permasalahan itu. (J21-49)