JAKARTA- Komisi III DPR telah memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011 melalui pemungutan suara di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (5/12).

Kelima pimpinan itu adalah Chandra M Hamzah yang mendapat 44 suara, Antasari Azhar (37 suara), Bibit Samad Rianto (30 suara), Haryono (30 suara), serta M Yasin (28 suara).

Namun, Antasari mengalahkan Chandra dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan putaran kedua yang memilih ketua KPK. Antasari memperoleh 41 suara dan Chandra hanya memperoleh 8 suara. Setiap anggota Komisi III yang berjumlah 49 orang melingkari lima dari sepuluh nama capim KPK yang tertulis di kertas suara. Lima nama yang mendapat suara terbanyak terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2007-2011.

Seperti diketahui, panitia seleksi capim KPK meloloskan sepuluh calon untuk mengikuti uji kelayakan di DPR. Selain kelima yang terpilih, lima lainnya adalah anggota KPK Amien Sunaryadi, Kajati Jatim Marwan Effendy, auditor BPK Surachmin, Deputi Bidang Pencegahan KPK Waluyo, dan praktisi hukum Iskandar Sonhadji.

Menuai Kontroversi

Terpilihnya Antasari Azhar sebagai ketua KPK menuai kontroversi. Sejak uji kelayakan dan kepatutan 3-5 Desember, Antasari didemo oleh sekelompok orang. Mereka menuding Antasari terlibat dalam sejumlah kasus.

Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana mengaku tidak terkejut hasil pemilihan KPK oleh Komisi III. ''Kami sudah menduga sebelumnya," tegasnya usai mengikuti proses pemilihan di Gedung DPR.

Dia menegaskan, masih mendominasinya unsur jaksa, polisi, dan pengacara dalam pimpinan KPK akan menghambat proses pemberantasan korupsi. Denny bahkan menuding, pimpinan KPK periode 2007-2011 mencerminkan kemenangan koruptor.

"Sebab, jelas Antasari memiliki track record melindungi koruptor dalam berbagai kasus," tandasnya. Salah satunya, Antasari dituding terlibat deal terbitnya surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah.

Calon pimpinan KPK, lanjutnya, yang memiliki track record baik seperti Amien Sunaryadi justru tidak terpilih. Amien selama ini dikenal sebagai Wakil Ketua KPK yang bersih dan gencar memberantas korupsi.

Dia menduga ada skenario untuk membubarkan KPK. "Jika KPK dinilai tidak efektif dalam pemberantasan korupsi, maka DPR dapat mendorong pembubaran KPK," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Suripto mengatakan, terpilihnya Antasari dinilai tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Anggota FPKS itu menyesalkan terpilihnya pimpinan KPK berasal dari unsur kejaksaan, polisi, dan pengacara yang selama ini disorot karena dinilai menghambat proses pemberantasan korupsi.

Namun, dia tidak dapat memaksakan yang menjadi keputusan anggota Komisi III. Sebelumnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Surachmin, Suripto meminta anggota DPR yang berasal dari fraksi besar, PDI-P dan Golkar, memilih pimpinan KPK yang idealis.

Hal ini dimaksudkan, agar dapat dipilih pimpinan KPK yang berintegritas, sehingga dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Secara terpisah, Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki meminta kepada pimpinan yang baru untuk menjalankan kewajiban sesuai yang diamanatkan."Kalau mereka ngaco, somasi saja minta tanggung jawab, seperti yang saya alami selama 4 tahun di KPK," kata Ruki.

Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK Taufik Effendi menyatakan, yakin orang yang terpilih menjadi pimpinan KPK sudah sesuai dengan kriteria panitia.

Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan membantah DPR tutup mata terhadap sejumlah persoalan terkait kredibilitas Antasari.

"Kami tidak tutup mata, semua permasalahan yang diisukan sudah kami bahas dalam uji kelayakan," katanya.(J13-60)