HARGA BBM yang cenderung terus melesat pada akhirnya semakin mendekati nilai psikologisnya 100 dolar AS untuk tiap barelnya. Meskipun diyakini kenaikkan itu lebih disebabkan oleh ulah spekulan, namun tetap saja telah membawa dampak yang besar pada perekonomian baik global, regional, dan domestik, serta masyarakat baik langsung atau tidak langsung.

Selain itu APBN juga akan banyak dipengaruhi karena penerimaan pemerintah dari BBM memiliki porsi yang signifikan pada penerimaan negara selama ini, dan juga pengeluaran negara setelah krisis.

Kenaikan harga minyak hingga 100 dolar AS untuk tiap barel menurut pemerintah akan menambah pendapatan pemerintah sebesar Rp 124,7 triliun di satu sisi, namun juga akan meningkatkan pengeluaran sebesar Rp 179,4 riliun. Ini berarti terjadi defisit APBN akan membengkak jika tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah kebijakan yang dianggap perlu agar dampaknya tidak menggoncang perekonomian Indonesia. Pemerintah dalam sidang kabinetnya 27 November 2007 mengambil 9 langkah dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global dan kenaikan harga minyak dalam APBN 2008.

Kebijakan itu adalah (1) menyiapkan dana cadangan Rp 6 triliun, (2) efisiensi belanja barang hingga Rp 11,7 triliun, (3) penghematan belanja kementerian/lembaga Rp 10 triliun, (4) menggenjot produksi minyak 1,034 juta barel, (5) meningkatkan kinerja Pertamina dan PLN, (6) menambah penerimaan pajak sebesar Rp 14 triliun, (7) penerimaan cukai ditingkatkan Rp 1 triliun, (8) meningkatkan setoran Pertamina Rp 9 triliun, dan (9) dana bagi hasil minyak dan gas daerah dibayar dalam bentuk surat utang.

Berbagai kebijakan itu diharapkan dapat mengamankan APBN paling tidak Rp 54,7 triliun, sehingga beban APBN tahun 2008 tidak terlalu berat. Apalagi jika daerah bersedia menerima surat utang negara untuk dana bagi hasilnya tentu akan mengurangi beban APBN, meskipun berarti akan menambah utang negara.

Selain berbagai langkah dalam fiskal tersebut Menteri ESDM akan melakukan berbagai langkah efisiensi dan penghematan penggunaan BBM, sehingga sisi pengeluaran APBN dapat dihemat.

Masalah Mendasar

BBM yang merupakan emas hitam sejak harganya meningkatnya tajam hingga mencapai hampir 1.000% sejak pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an, meskipun memberikan rezeki nomplok namun juga menimbulkan permasalahan yang tiada henti-hentinya.

Padahal bagi Indonesia kenaikan minyak dan gas mestinya merupakan kabar baik, karena kita produsen keduanya, bahkan salah satu produsen gas terbesar di dunia. Namun ketidakmampuan kita mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik telah membuat kita malahan ''menderita'' dari rezeki minyak dan gas yang mestinya banyak kita nikmati. Dimana salah kita?

Ada beberapa permasalahan mendasar yang membuat Indonesia justru menjadi ''korban'' dari naiknya berbagai barang komoditas khususnya migas akhir-akhir ini. Aneh. Indonesia mestinya dapat rezeki nomplok, mestinya untung kok malahan jadi buntung. Jelas ada yang tidak benar. Masalah mendasarnya tentu saja perlu kita lihat dari pengelolaan migas kita.

Pengelolaan migas yang tidak baik dapat dilihat dari eksploitasi yang semakin turun, negara yang justru dirugikan dengan kenaikan harga migas, demikian juga masyarakat harus menderita karena berbagai kenaikan harga yang harus ditanggungnya, sehingga kita yang mestinya bisa menikmati kenaikan harga barang-barang yang dihasilkan oleh perut bumi Indonesia justru menjadi ''korban''.

Pemerintah memang telah membuat berbagai skenario yang nampak bagus di atas kertas. Namun belum menyentuh permasalahan mendasar migas yang kita hadapi.

Kita harus mempertanyakan dari masalah kelembagaan pengelolan migas kita apa memang sudah yang terbaik? Atau ada masalah sehingga perlu diperbaiki. Selain itu semakin turunnya produksi jelas menunjukkan adanya masalah kebijakan investasi dalam migas yang serius. Perlu juga dievaluasi apakah desain kontrak memang menguntungkan Indonesia atau justru merugikan Indonesia.

Demikian juga perhitungan cost recovery selama ini jelas merugikan Indonesia, karena mahalnya biaya eksploitasi untuk tiap barel minyak di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Itu semua menunjukkan masalah migas bukan hanya masalah APBN namun lebih luas dari itu, sehingga penyelesaian melalui APBN hanya akan mengatasi dampaknya saja, namun belum mengatasi masalah utamannya.

Oleh karena itu kita harus mencoba mengatasi permasalahan pada akar masalahnya agar supaya kenaikkan harga migas tidak selalu menimbulkan kegemparan dalam perekonomian kita.(77)

- Dr Sri Adiningsih, kepala Pusat Studi Asia Pasific UGM